![](https://1.bp.blogspot.com/-ShlNNRcpJNE/XmQtR4O8-AI/AAAAAAAD-4M/lXL98ffF2UQJFPrkCpT5ddScx0Jv0Lh9ACLcBGAsYHQ/s640/882967_12253108032020_Muhadjir-Effendy-Menko_PMK_rmoljabar.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menyetujui jika sebagian anggaran yang diterima pemerintah desa dipakai untuk menguliahkan perangkat desa.
Menurut Muhadjir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat desa merupakan suatu keharusan. Agar ke depan anggaran yang diterima pemerintah desa bisa dikelola oleh orang-orang yang kompeten.
SDM yang andal, diyakini Muhadjir, akan mampu memaksimalkan manfaat anggaran pemerintah desa bagi warganya.
“Besarnya anggaran yang diterima oleh Pemerintah Desa harus diimbangi oleh SDM yang mampu mengelola administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan publik secara profesional,” katanya Menko PMK saat hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan gedung Museum Muhammadiyah Jawa Barat, Sabtu (7/3).
Dilaporkan Kantor Berita RMOLJabar, Muhadjir pun mengapresiasi rencana Bupati Cirebon untuk bekerja sama dengan pihak Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) dalam membuka Kampus merdeka belajar bagi para Perangkat Desa di daerah tersebut.
“Pak Mendikbud sudah bilang merdeka belajar, silakan Pak Bupati Cirebon dengan Dinas-dinasnya untuk rembukan, apa yang harus diberikan kepada para Perangkat Desa,“ imbuh Menko PMK.
Muhadjir menambahkan, ide Bupati Cirebon ini bisa dijadikan contoh bagi daerah-daerah lainnya. Supaya para Perangkat Desa memiliki kemampuan mumpuni dalam manajemen, administrasi publik atau keuangan. [rm]