DEMOKRASI.CO.ID - Anjuran pemerintah untuk masyarakat melakukan jaga jarak atau physical distancing guna meminimalisasi penyebaran virus Corona Covid-19, belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Aparat TNI maupun Polri sampai turun tangan untuk membubarkan masyarakat yang masih berkerumun untuk alasan yang tidak darurat di sejumlah daerah.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menuturkan, pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil langkah mencegah Covid-19.
Banyak opsi yang bisa dilakukan pemerintah, namun dinilai tidak manusiawi. Penguncian diri atau lockdown misalnya.
Ia mencontohkan di Italia yang sudah menerapkan sistem lockdown hingga 3 April mendatang.
Namun saat sistem lockdown tengah berjalan, korban meninggal akibat Covid-19 kian bertambah lantaran masyarakatnya yang tidak disiplin.
Alhasil ia menganggap upaya lockdown saat masyarakatnya belum disiplin, justru tidak memberikan solusi yang berarti.
"Nah, itu kalau lockdown di samping agak kurang manusiawi, itu juga ternyata tidak efektif di Italia," kata Mahfud saat menyampaikan keterangan persnya melalui video, Senin (23/3/2020).
Kemudian Mahfud juga mencontohkan soal upaya yang dilakukan Inggris dalam menangani Covid-19 yakni herd immunity.
Herd immunity adalah metode pemerintah membiarkan penyakit tersebut menyebar di masyarakat.
Setelah itu, masyarakat diyakini bakal memiliki kekebalan baru terhadap penyakit menular tersebut.
"Itu juga sangat tidak manusiawi, itu orang disuruh cari selamat sendiri-sendiri," tuturnya.
Dengan begitu, pemerintah Indonesia akhirnya memilih opsi untuk meminta masyarakat melakukan social distancing atau saling berjaga jarak.
Namun, menurutnya istilah itu bisa diubah dengan physical distancing agar masyarakat bisa memahami dan mempraktikannya secara langsung.(*)
