DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Jokowi cenderung kurang tegas dan melontarkan narasi menghakimi rakyat tidak displin di tengah penanganan virus corona atau COVID-19.
Hal itu pula yang mendasari Presiden sampai saat ini tidak menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah.
Sebaliknya, orang nomor satu di Indonesia itu lebih memilih menerapkan physical distancing untuk menghentikan penyebaran virus asal Kota Wuhan itu.
Demikian disamapaikan Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada RMOL, Rabu (25/3/2020).
Menurutnya, apa yang disampaikan pemetintah adalah bersifat imbauan dan dilakukan secara sukarela.
Dengan begitu, rakyat tidak ditekankan untuk benar-benar patuh berada di rumah untuk menghindari COVID-19.
“Untuk itu, tidak semua warga negara patuh karena mereka memiliki kebutuhan hidup yang lebih dipilih dibanding mengikui imbauan,” ulasnya.
Ia meyakini, cerita bakal berbeda jika Jokowi memutuskan menerapkan lockdown seperti negara-negara maju.
Dengan kebijakan itu, maka tidak ada alasan atau pilihan bagi masyarakat untuk tidak patuh dan bisa menerapkan sanksi tegas.
Baru setelah penerapan lockdown, sambungnya, Jokowi bisa menilai apakah rakyat disiplin atau tidak.
“Dari kebijakan itu juga, presiden dapat mengambil kesimpulan rakyat disiplin atau tidak,” terang Dedi.[psid]
