DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan perpanjangan Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi DKI Jakarta mengenai Pengembangan Perekonomian dan Infrastruktur.
Untuk itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama Ketua KADIN DKI Jakarta, Diana Dewi, menandatangani Kesepakatan Bersama dalam acara Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) I /2020 Kepengurusan Masa Bakti 2019-2024 KADIN DKI Jakarta, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (5/3).
Anies menyampaikan Pemprov DKI Jakarta terus melakukan kolaborasi bersama dunia usaha dan para pemangku kepentingan secara berkelanjutan, salah satunya dengan KADIN DKI Jakarta.
Hal ini dilakukan untuk memperkuat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta, khususnya ekonomi baru pasca perpindahan ibu kota negara, guna mewujudkan Jakarta sebagai pusat bisnis, jasa perdagangan, dan pariwisata.
"Kita menginginkan Jakarta tumbuh besar, perekonomiannya tumbuh, tenaga kerja yang terserap akan lebih meningkat. Angka kemiskinan akan menurun, dan alhamdulillah kita juga tahun 2019 kemarin angka kemiskinan kita ini terendah lima tahun dan terendah di seluruh Indonesia," jelas Anies.
"Pemerintah dan dunia usaha harus merapatkan, mensinkronkan kebijakan sehingga dunia usaha bisa terus tumbuh berkembang dengan baik dalam kondisi apapun," sambungnya.
Anies menyatakan Pemprov DKI berkomitmen untuk memfasilitasi, mengatur, serta membuat regulasi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di DKI menjadi lebih baik.
Perpanjangan Kesepakatan Bersama tentang pengembangan perekonomian dan infrastruktur antara Pemprov DKI Jakarta bersama KADIN DKI Jakarta ini meliputi Kesepakatan bersama di berbagai sektor, antara lain sektor Ekonomi, transformasi, Infrastruktur, Pendidikan, usaha kecil dan menengah, ekonomi digital dan ekonomi kreatif, informasi dan komunikasi, Ketenagakerjaan, kesehatan dan sosial dan sektor lainnya yang dibutuhkan.
