DEMOKRASI.CO.ID - Persoalan wabah virus corona, menurut Presiden Joko Widodo sudah berdampak pada banyak sendi kehidupan di Indonesia. Maka ia meminta, seluruh jajaran pemerintah untuk peka melihat hal tersebut.
Jokowi mengingatkan, situasi kali ini kondisinya tidak normal. Setelah kemarin persoalan global muncul lantaran perang dagang AS-China, kini ditambah dengan wabah corona. Maka perlu terobosan-terobosan yang bisa memperlancar aktivitas ekonomi.
"Karena kita kita tahu kerusakan distrupsi ini sudah mengenai titik-titik semuanya. Titik suplay kena, demand kena, produksinya kena. Kena semuanya. Jadi hati-hati. Jangan menganggap ini hal yang biasa," kata Presiden Jokowi, saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 4 Maret 2020.
Ia mencontohkan impor bahan baku dari China. Di sana, industrinya sudah tutup lantaran corona. Maka tentu akan berdampak pada industri dalam negeri yang menggunakan bahan baku dari sana.
Kebutuhan-kebutuhan konsumsi, juga menurutnya berpengaruh. Seperti bahan baku industri garam, gula untuk makanan dan minuman. Maka dalam kondisi ini, menurut dia jangan sampai dipersulit. Sebab, sebenarnya bisa diatasi tetapi karena rutinitas yang dilakukan, membuat ini menjadi sulit.
Jokowi mengakui marah terhadap jajaran menteri hingga dirjen, sebab kondisi seperti ini justru tidak ada respons yang bisa dijadikan jalan keluar. Masih menganggap wabah corona saat ini biasa-biasa saja.
"Jangan sampai dalam situasi demand yang terdistrupsi, situasi suplay yang terdistrupsi, produksi yang terdistrupsi, kita malah enggak merespons itu, masih menganggap biasa-biasa saja. Yang sering saya marah pada menteri maupun dirjen gara-gara hal seperti ini," tegas Kepala Negara.
Kemarahan itu tidak hanya ia luapkan ke jajaran Kementerian Perdagangan saja. Tetapi hampir beberapa kementerian, yang terkait langsung dengan impor. Padahal menurut Jokowi, dalam situasi sekarang maka pelonggaran atau relaksasi izin dan aturan impor, mestinya diberikan.
"Tidak hanya di Kementerian Perdagangan karena ini urusannya juga bukan hanya Kementerian Perdagangan. Urusan dokumen saja sulit," katanya.
"Misalnya industri holtikultura, urusan anggur urus dokumen saja aja sangat sulit sekali. Juga komoditas-komoditas yang lain, perlu rekomendasi dari sini, rekomendasi dari sini. Ini sudah harus hilang. Dalam situasi kayak gini," lanjutnya.
