DEMOKRASI.CO.ID - Langkah tegas yang diambil Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam melindung rakyatnya patut ditiru Presiden Joko Widodo.
Setidaknya, Duterte mengeluarkan langkah tepat dalam mengantisipasi masuknya wisatawan asing, khususnya warga dari China, tempat pandemi Covid-19 berasal.
Sejak pertengahan Februari lalu, Duterte sudah sigap melarang turis dari China masuk karena khawatir penyebaran virus corona.
Duterte bahkan tidak segan memecah seluruh pejabat dan pegawai Biro Imigrasi yang menerima suap untuk mengizinkan warga China masuk.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule lantas membandingkan kesigapan Duterte tersebut dengan Jokowi. Menurutnya Jokowi terkesan lamban, bahkan saat kebobolan tidak ada tindakan yang tegas untuk menghukum aktor-aktor yang memasukkan WN China.
“WN China yang berpotensi bawa Covid-19 malah terus diberi karpet merah untuk masuk,” tuturnya, Rabu (18/3).
Pernyataan Iwan Sumule ini berkaca pada kasus ketibaan 49 WN China di Bandara Haluoleo, Minggu lalu (15/3). Bahkan sempat terjadi tumpang tindih pernyataan dari otoritas terkait mengenai kedatangan mereka.
Baca: Tumpang Tindih Fakta Di Balik Kedatangan Puluhan WN China Di Kendari
Terlepas dari siapa benar dan siapa salah, Iwan Sumule mendesak agar arus lintas WN China segera ditutup demi melindungi rakyat Indonesia. Baginya, melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan pemerintah.
“Jadi Jokowi harus ikuti langkah Duterte pecat pejabat dan petugas yang masukkan pekerja China,” tuturnya.
Iwa Sumule turut mengkritik nafsu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang ingin tenaga kerja asing (TKA) asal China segera kembali ke Indonesia.
Pada 20 Februari lalu, Luhut merasa terhambatnya arus balik TKA Cina di Indonesia yang pulang saat imlek memberi dampak negatif ke perekonomian.
“Pak Luhut, ini mengkhawatirkan. Ingat jumlah corona di Indonesia bukannya berkurang tapi malah makin bertambah,” tutupnya.(rm)
