DEMOKRASI.CO.ID - Peningkatan jumlah kasus infeksi virus corona (COVID-19) di Indonesia membuat sejumlah kalangan menyerukan agar pemerintah melakukan lockdown. Hal itu bahkan sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter pada Sabtu (14/3/2020).
Namun demikian, pemerintah belum mengambil opsi tersebut untuk mencegah penyebaran wabah. Saat ditanya tanggapannya atas hal ini, mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla menyebut peningkatan pesat dalam jumlah kasus itu sebenarnya sudah bisa dijadikan pertimbangan untuk melakukan lockdown.
Sebab, apabila penyebaran terus meningkat pesat, tidak dimungkiri jumlah kasus di RI akan semakin banyak dalam waktu dekat. Indonesia bisa menjadi seperti Iran dan beberapa negara lainnya, yang melaporkan kasus infeksi terparah di dunia.
"Coba lihat angka tadi yang sudah disampaikan, artinya tiap hari sekarang naiknya 30%, yang sembuh hanya 10%. Tapi kenaikan tiap hari 30%. Ya anda bisa bayangkan mungkin sampe akhir bulan ini bisa sampai 500 [kasus] kalau trend-nya naik terus. Oleh karena itu untuk mencegah penyebaran yang cepat itu, rumusnya rata-rata bisa menyebabkan terinfeksi ke yang lainnya 4,7 orang," kata JK dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta, kemarin.
"Apabila tidak dibatasi pergerakan orang, maka bisa makin meluas keadaan ini seperti yang terjadi di Iran, Korea [Selatan], Italia. Tentu sebelumnya di China, semuanya terjadi seperti itu. Maka salah satu cara yang efektif adalah mengurangi pergerakan yang kita kenal dengan lockdown," lanjutnya.
Sebelumnya, opsi untuk mengunci negara atau lockdown disebut oleh Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto belum perlu dilakukan. Lantaran hal tersebut dianggap kurang efektif dalam membatasi penyebaran. Contohnya adalah apa yang terjadi di kapal pesiar Diamond Princess, di mana upaya lockdown justru membuat jumlah korban meningkat dengan pesat.
Namun demikian, JK mengatakan hal itu tidaklah sama seperti melakukan penguncian pada sebuah negara atau kota.
"Justru lockdown itu mengakibatkan pergaulan kita dikurangi, tidak seperti di kapal itu yang tiga ribu orang tinggal bersama-sama. Memang banyak yang menyalahkan karantina di kapal itu." katanya.
Lebih lanjut, JK juga mengimbau agar apabila pemerintah akan melakukan lockdown, maka perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti ketersediaan kebutuhan pokok, juga aturan-aturannya secara jelas.
"Pertama disiapkan logistiknya, persediaan makanan di suatu kota dan masyarakat harus betul-betul disampaikan apa yang boleh dan tidak boleh," jelasnya.
Sementara itu, terkait surat yang dikirimkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pekan lalu, JK mengatakan keputusan untuk mengumumkan status darurat nasional tidak akan mengubah apapun jika penanganan yang dilakukan tidak tepat.
Sebagaimana diketahui, pekan lalu WHO mengirim surat khusus kepada Jokowi, yang isinya menyarankan agar pemerintah Indonesia mengumumkan status darurat nasional.
"Ya dinyatakan darurat nasional atau tidak itu sama saja, yang paling penting tindakannya darurat, harus segera, cepat karena kita berperang dalam waktu terbatas. Koordinasi harus baik dan logistik juga harus baik, lengkap dengan perlengkapan seperti maskernya, kebersihan dan segala macam dan ketersediaan fasilitas lainnya.
"Harus segera diadakan dengan cepat tanpa perhitungkan faktor-faktor lain demi keselamatan manusia, masyarakat Indonesia." ujarnya.(cnbc)
