![](https://1.bp.blogspot.com/-HH7A6-Cl-gE/Xn3LZzlqMbI/AAAAAAAEE38/ar050oCgWWAVRWqH0SGSWxnJcrT6YEA0ACLcBGAsYHQ/s640/Polisi-India-cambuk-jamaah-salat-Jumat.jpg)
DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah India telah melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus Corona atau Covid-19 di negara itu.
Meski begitu, sebagian masyarakat tetap melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk melaksanakan salat Jumat di masjid.
Hal itu membuar polisi India marah. Polisi mencambuk satu per satu jamaah salat Jumat hingga lari terbirit-birit.
Dalam video yang diunggah akun Edwin Saputra, Jumat (27/3), terlihat seorang polisi India menunggu di depan pintu masjid.
Ia mencambuk satu per satu jamaah yang keluar dari dalam masjid.
![]() |
Polisi India cambuk warga yang melanggar aturan lockdown |
Polisi India menggunakan kekerasan untuk menindak warga yang mengabaikan lockdown di negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu.
Seperti dilansir Reuters, pihak berwenang di Mumbai memukuli warga dengan tongkat sebagai hukuman karena tidak mematuhi perintah untuk tetap berada di dalam rumah.
Bentuk hukuman lain termasuk polisi memerintahkan kelompok orang di jalan untuk melakukan squat atau push-ups sebagai cara untuk mempermalukan pelanggar lockdown.
Selama masa lockdown, layanan bus dan kereta api India telah dibatalkan. Hal itu menciptakan krisis bagi ribuan pekerja migran yang terperangkap di kota-kota besar.
Ada banyak laporan tentang penimbunan, meningkatkan kekhawatiran akan kekurangan makanan, obat-obatan, dan persediaan.
Pekan lalu, Perdana Menteri Narendra Modi menangguhkan semua visa turis dan menyarankan warga untuk menghindari perjalanan yang tidak penting untuk membantu mengurangi penyebaran virus Corona.
“Akan ada larangan total untuk keluar dari rumah Anda,” kata Modi dalam pidato yang disiarkan televisi, Selasa (24/03).
Negara itu memerintahkan penutupan total tiga minggu pada hari Rabu dan melaporkan sebanyak 519 kasus yang dikonfirmasi di seluruh India. Dari jumlah tersebut, 10 orang meninggal.
Meskipun jumlah korban jiwa saat ini rendah, para pejabat khawatir bahwa situasinya dapat mencerminkan tingkat negara-negara yang lebih terkena dampak seperti Cina atau Italia jika jumlah kasus yang meningkat mengikuti lintasan yang sama.