DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo telah menolak melakukan lockdown. Baginya, physical distancing lebih tepat diterapkan di Indonesia lantaran setiap negara memiliki karakter, budaya, dan tingkat kedisiplinan yang berbeda-beda.
Soal kedisiplinan, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah pemerintah seharusnya menjadi pedoman bagi rakyat. Sebab bagaimanapun rakyat akan taat menjalankan pilihan yang diambil pemerintah.
"Kedisiplinan nasional itu pedomannya bukan rakyat, tapi pemerintah, rakyat hanya menjalankan," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (25/3).
Dedi Kurnia Syah menilai alasan tidak melakukan lockdown sejatinya bukan karena rakyat tidak siap disiplin. Melainkan karena ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan pemerintah.
Pengamat politik dari Universitas Telkom itu mengingatkan bahwa ada konsekuensi yang harus dipenuhi pemerintah jika memilih opsi lockdown. Salah satunya adalah menjamin kehidupan masyarakat yang berdiam diri di rumah, mulai dari makanan hingga penghasilan.
"Ketidakberanian pemerintah lakukan lockdown sangat mungkin bukan rakyat yang tidak siap, tetapi negaralah yang tidak mampu menyiapkan segala konsekuensinya. Termasuk menjamin warga negara tetap dalam taraf hidup layak selama aktivitas negara dihentikan," jelasnya.[rmol]
