![](https://1.bp.blogspot.com/-_rNAdTiex_c/XmzVoVSH2oI/AAAAAAAEBRc/bfdUe_zBHcYGgdKIChngGWNnMfVSBJ3igCLcBGAsYHQ/s640/images%2B-%2B2020-03-14T165359.944.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri dalam tim reaksi cepat penanganan wabah virus Corona atau COVID-19.
Mendengar itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menilai pelibatan BIN sebaiknya untuk mencari buronan KPK Harun Masiku dan Nurhadi.
"Mas @jokowi intelijen suruh cari Masiku dan Nurhadi.. Corona biar diurus @BNPB_Indonesia," kata Haris melalui akun Twitternya @haris_azhar pada Sabtu (14/3/2020).
Sebelumnya Jokowi menuturkan bahwa pihaknya akan menyelesaikan COVID19 secara senyap agar tidak membuat kepanikan. Hal tersebut dinyatakan Jokowi ketika adanya penanganan pasien nomor 01 dan 02. Pihaknya langsung mencari keterangan untuk menelusuri orang-orang yang melakukan kontak langsung dengan nomor 01 dan 02.
Dalam pencarian itu, Jokowi menyebut telah mendapatkan 80 nama. Temuan itu dilakukan oleh tim reaksi cepat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan dibantu BIN serta Polri.
Selain itu Jokowi menyebut pemerintah tak perlu membentuk satuan tugas (satgas) untuk penanganan dan pengendalian penyebaran virus corona di Indonesia.
Pasalnya kata Jokowi, pemerintah sudah memiliki organisasi task force untuk penanganan corona. Bahkan dirinya yang memimpin langsung organisasi task force untuk penanganan corona.
"Sejak awal saya sampaikan organisasi task force ini sudah ada dan saya komandani sendiri," jelas Jokowi di Terminal 3 Bandara International Soekarno-Hatta, Tangerang, Jakarta, Jumat (13/3/2020).
Mantan Gubernur Jakarta itu menyebut organisasi task force selalu bergerak cepat dalam mengambil keputusan terkait penanganan virus corona. Hal tersebut sudah dilakukan saat evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Kota Wuhan, Kapal Diamond Princess dan World Dream.