DEMOKRASI.CO.ID - Gerindra mendukung usulan NasDem untuk memotong gaji anggota dewan sebesar 50 persen untuk membantu penanganan virus corona.
Meski demikian, Sekretaris Fraksi Gerindra Desmond Mahesa juga mengusulkan agar pemotongan gaji juga berlaku bagi seluruh pejabat negara hingga virus corona berakhir di Indonesia.
"Setuju (gaji anggota dewan) di potong 50 persen. Semua pejabat negara harus dipotong. Sampai virus selesai," kata Desmond saat dihubungi, Rabu (25/3).
Desmond menyebut gaji Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga harus dipotong sekaligus tunjangan untuk penanganan virus corona. Dia menyebut gaji menteri kabinet Jokowi juga perlu dipotong.
"Ya. Presiden dan Wapres plus tunjangan. Sama semua pejabat negara" tutup dia.
Besar gaji yang diterima Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam UU No 7 tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif Presiden serta Wakil Presiden. Dalam pasal 2 UU, diatur besaran gaji pokok Presiden dan wakil Presiden yang berbunyi:
(1) gaji pokok Presiden adalah 6× (enam kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
(2). Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4× (empat kali) gaji gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.
Sementara gaji pimpinan lembaga tinggi negara diatur dalam Peraturan Pemerintah no 75 tahun 2000 tentang gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.
Dalam pasal 1 UU, mengatur besaran gaji pokok Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000,00 per bulan.
Dengan demikian, jika dihitung gaji pokok Presiden sebesar Rp 30.240.000. Sementara, gaji Wapres sebesar Rp 20.160.00.(*)
