![](https://1.bp.blogspot.com/-ZlVX4wZyr6M/Xm4zgnjbGmI/AAAAAAAEBgg/nLt75f8siEwJCJqGwT5lsKieOEjvuvjDQCLcBGAsYHQ/s640/images%2B-%2B2020-03-15T150639.391.jpeg)
DEMOKRASI.CO.ID - Virus corona baru atau Covid-19 telah menyebar di Indonesia. Bahkan seorang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut dinyatakan sebagai salah satu pasien positif corona bersama 95 orang lainnya.
Atas sebaran Covid-19 di kalangan istana tersebut, maka Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar untuk sementara pemerintahan di-lockdown.
“Caranya menonaktifkan Joko Widodo dan kabinetnya agar penyebaran virus corona bisa diatasi dengan cepat,” tuturnya kepada redaksi, Minggu (15/3).
Sedang tugas pemerintahan untuk sementara dipegang oleh TNI dibantu oleh Polri. Hal ini, kata Arief, perlu dilakukan karena penyebaran virus corona sudah masuk dalam kategori darurat.
Menurutnya, usulan itu memang terbilang nyelenah. Tapi negara China sudah lebih dulu melakukannya. Presiden China, Xi Jinping telah melakukan lockdown pemerintahan dengan menugaskan tentara China untuk mengambil alih roda pemerintahan. Proses ini berlangsung ini kondisi kembali terkendali.
“Hanya TNI dan Polri yang sanggup menjalankan pemerintahan sementara dalam menanggulangi virus corona,” sambungnya.
Untuk itu, MPR dan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus segera bersidang untuk mengambil langkah langkah kebijakan lockdown terhadap pengoperasian jalannya pemerintahan untuk sementara dan diserahkan pada TNI dan Polri.
“Sebab TNI dan POLRI merupakan institusi yang anggotanya tidak ikut dalam pemilu sehingga masuk golongan netral,” urainya.
“Dan jika sudah terkendali, maka pemerintahan Joko Widodo-Maruf amin dan kabinetnya di-unlock atau dioperasikan kembali dan dipimpin Joko Widodo,” tutup Arief Poyuono.(rm)