DEMOKRASI.CO.ID - Pembangunan ibukota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur serius digodok Presiden Joko Widodo.
Pada Jumat lalu, Presiden Joko Widodo bahkan mengadakan pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab, Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.
Ketiganya didaulat sebagai dewan pengarah dalam proyek pembangunan ibukota pengganti Jakarta itu.
Namun demikian, anggota DPR dari Partai Gerindra mengkritik kehadiran Tony Blair dalam jajaran dewan pengarah. Ini lantaran pria 66 tahun yang menjabat sebagai perdana menteri Inggris dari 1997 hingga 2007 tersebut bukan seorang yang ahli tata kota.
“Tony Blair nggak ahli dalam soal pemindahan ibukota,” ujar Fadli Zon di akun Twitter pribadinya sesaat lalu, Senin (2/3).
Menurut wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu, keahlian Tony Blair adalah membuat informasi palsu alias hoax. Salah satu hoax karya Blair yang terkenal di dunia adalah tentang senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak.
Tudingan itu membuat Irak diinvasi tentara asing pada tahun 2003, hingga membuat pemimpin Irak Saddam Husein terguling.
Pada 2015 lalu, Tony Blair buka suara. Dia meminta maaf karena ternyata data intelijen untuk menyatakan Irak punya weapon mass destruction (WMD) ternyata keliru. Tapi Blair tetap membela diri bahwa Irak menjadi lebih baik tanpa Saddam yang digulingkan saat invasi.
“Jadi dia ahli bikin hoax Irak punya senjata pemusnah massal (WMD). Harusnya Tony Blair diadili dalam sidang kejahatan kemanusiaan,” pungkas Fadli Zon. (rm)
