DEMOKRASI.CO.ID - Anggota DPD RI, Fahira Idris, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian, penuhi undangan penyidik Bareskrim siber untuk memberi keterangan terkait tuduhan menyebarkan hoax virus corona di media sosial Twitter.
“Ya tadi di dalam kita memenuhi undangan klarifikasi dari Bareskrim, dalam hal ini Direktorat siber, terhadap Fahira Idris. Sudah kita sampaikan pertama tadi surat dari DPD RI. Yang isinya bahwa memang hari ini, Ibu Fahira tidak bisa hadir,” kata Aldwin di Bareskrim, Jakarta, Kamis (5/3).
Aldwin menyampaikan, Fahira mengapresiasi langkah Polri untuk membuat terang benderang perkara. Namun, lantaran ada tugas DPD yang tak bisa ditinggal, Fahira mewakilkan kepada kuasa hukumnya.
“Hal ini penting, kita mengapresiasi penuh, berterima kasih kepada Mabes Polri yang mengundang klarifikasi. Karena apa? Ini supaya terang benderang. Ini berbahaya sebetulnya. Ketika ada orang-orang tertentu, menggiring opini bahwa twit Fahira itu hoax. Nah ini bahaya,” jelas Aldwin.
Padahal, sambung Aldwin, kliennya telah mengklarifikasi sekaligus mempertanyakan maksud pelapor soal tuduhan hoax yang dialamatkan kepada dirinya.
“Tidak ada hoax. Bu Fahira Idris hanya menautkan portal berita resmi wartakotaribunnews.co ya, yang isinya sama, ini masih bisa di klik. Hanya judulnya, '136 pasien dalam pengawasan corona'. Artinya apa? Artinya itu suspect. Artinya diindikasi. Bukan terinfeksi,” papar Aldwin.
Adapun data pemberitaan tersebut, kata Aldwin, dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dalam hal ini Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Laboratorium Rujukan Penyakit-penyakit Infeksi.
“(Bisa) dilihat di bawah Twitter-nya ditautkan sumber beritanya. Hanya menjadi masalah karena dia (Fahira) politisi, kadang-kadang ada yang enggak suka, dipelintir lah bahwa ini hoax,” pungkasnya.
