DEMOKRASI.CO.ID - Demokrat mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan kepala daerah untuk menentukan status bencana Corona di daerah masing-masing. Demokrat menilai keputusan Jokowi ini terlambat.
"Untuk memang Pak Jokowi khusus penanganan bencana Corona ini kita harus menyatakan beliau terlalu sedikit melakukan sesuatu, terlambat juga melakukan sesuatu dan memang sepertinya menutupi banyak hal yang tidak seharusnya ditutupi," ujar Kadiv Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean, ketika dikonfirmasi, Minggu (15/3/2020).
Ia menilai Jokowi menimbang dampak Ekonomi terkait kebijakan-kebijakan pencegahan Corona. Menurutnya, Jokowi mesti memprioritaskan persoalan nyawa ketimbang Ekonomi.
Kita paham bahwa mungkin beliau menjaga dampak ekonominya tapi ini kan dampak ekonomi harus diletakkan skala prioritasnya di manakan ada dua hal dampaknya nyawa manusia dan dampak ekonomi pemerintah harus fokus dan mampu menetapkan skala prioritas," kata Ferdinand.
"Pak Jokowi beliau harus lebih tegas tempatkan skala menyelamatkan nyawa manusia di atas baru menyelamatkan soal ekonomi nya," tutur Ferdinand.
Selain itu, ia juga meminta Jokowi untuk banyak belajar dari pemimpin negara terdahulu. Terutama ketika Indonesia diterpa wabah flu burung.
"Jokowi bisa bertanya kepada yang punya pengalaman menangani bencana-bencana seperti ini. Kita pernah menghadapi bencana seperti flu burung segala macam. Kenapa bisa kita selamat dan kita bisa eksis? Nah Pak Jokowi silakan melihat pengalaman-pengalaman seniornya dan pendahulunya," tuturnya.
Ia menilai kebijakan kepala daerah menentukan status bencana masing-masing tidaklah tepat. Menurutnya status bencana harus pemerintah pusat yang menentukan sendiri.
Seperti sekarang daerah diminta untuk memutuskan sendiri, saya pikir ini tidak tepat keputusan ini harus keputusan nasional komandonya harus komando nasional segala sesuatunya itu harus nasional," ujar Ferdinand.
"Kalau daerah bisa memutuskan sendiri ya ini tahu sendiri dampaknya nanti daerah akan gagal semua melaksanakan itu karena ini menyangkut anggaran dan biaya kalau menyangkut anggaran dan biaya untuk seperti ini kan harus pusat tanggung jawab," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan jumpa pers untuk merespons perkembangan situasi mengenai pandemi virus Corona. Jokowi memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing.
"Kemudian, (kepala daerah) terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Berdasarkan status kedaruratan daerah tersebut, jajaran pemerintah daerah dibantu TNI dan Polri serta dukungan dari pemerintah pusat untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam rangka menangani penyebaran dan dampak penyebaran COVID-19," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, disiarkan langsung lewat akun YouTube resmi Sekretariat Presiden, Minggu (15/3).(dtk)
