DEMOKRASI.CO.ID - Serikat buruh yang tergabung dalam konfederasi Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) membatalkan rencana aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja di Jakarta, Senin(23/3). Pembatalan ini untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban menyatakan pembatalan demonstrasi ini tak mengendurkan perlawanan terhadap RUU usulan Presiden Joko Widodo (RUU) tersebut.
"Buruh sudah berempati. Kami harap pemerintah dan DPR juga berempati dengan tidak memaksakan pembahasan omnibus law. Mari kita fokus pada persoalan corona terlebih dahulu," kata Elly dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (18/3).
Di saat yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan keputusan itu diambil juga karena DPR RI masih mempertimbangkan untuk menunda masa sidang.
Namun, jika DPR RI mengumumkan akan menggelar masa sidang kembali, MPBI akan kembali turun ke jalan mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja.
Iqbal menyebut aksi yang dipastikan batal adalah aksi di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 23 Maret mendatang. Ia tak menutup kemungkinan aksi di daerah lain tetap berjalan.
"Tetapi yang harus dilakukan, wajib prinsip-prinsip keselamatan peserta aksi, terutama terkait dengan pandemi virus Covid-19 (Corona), sesuai dengan himbauan dan ketentuan yang dikeluarkan WHO (Badan Kesehatan Dunia) terkait pencegahan terhadap penyebaran virus tersebut," kata Iqbal dalam keterangan tertulis.
Sebelumnya, sejumlah serikat buruh berencana menggelar aksi besar-besaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 23 Maret. Aksi yang disebut akan diikuti ribuan buruh itu untuk menolak RUU Cipta Kerja.
RUU itu adalah usulan Presiden Joko Widodo dalam periode keduanya. Jokowi ingin memangkas perizinan guna memudahkan investasi masuk ke Indonesia.
Namun dalam perjalanannya, RUU itu mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak, termasuk buruh. Pemerintah dianggap menyusun RUU Cipta Kerja secara sembunyi-sembunyi.
Dalam penyusunannya, buruh juga tak dilibatkan. Jokowi hanya membentuk tim pembahasan dari kalangan pebisnis sejak Oktober 2019.
Aksi penolakan RUU Cipta Kerja juga sudah digelar di sejumlah kota, seperti Bandung, Jawa Barat; Yogyakarta; hingga Surabaya, Jawa Timur. Mereka meminta pemerintah dan DPR membatalkan RUU yang dianggap semakin menyengsarakan rakyat. (dhf/fra)
