DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengkritik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurutnya, proyek yang dikerjakan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dia menjelaskan, masih banyak yang perlu dibenahi dari pelaksanaan pengerjaan proyek itu karena diketahui menyebabkan banjir di tol Jakarta-Cikampek dan Purbaleunyi. Bahkan, Basuki menilai proyek itu tidak pantas disebut proyek Rp60 triliun.
"Itu proyek Rp60 triliun lebih, kalau kita lihat (banjir) di Jatibening (tol Jakarta-Cikampek) itu, enggak pantas itu sebagai proyek Rp60 triliun," ujar Basuki dikutip Selasa 3 Maret 2020.
Karenanya, Basuki mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Perhubungan, sebagai pelaksana dari proyek pengerjaan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Khususnya soal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
"Saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Perhubungan, karena itu kan di bawah Menteri Perhubungan. Kami hanya membantu di komisi keamanan jembatan panjang dan terowongan jalan, terutama soal K3-nya," ujarnya.
Ia pun menegaskan, pihaknya akan memperbaiki metode kerja serta aspek K3 proyek pengerjaan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung itu dalam waktu dua minggu ke depan. Termasuk pembenahan sejumlah drainase atau saluran pembuangan air yang sempat tertutup dan menyebabkan banjir beberapa waktu lalu.
Baca juga: Proyek Kereta Cepat Disetop, Erick Thohir Minta Evaluasi Menyeluruh
"Misalnya yang soal penutupan drainase-drainase di jalur tol, dibikin lagi supaya tidak ada banjir seperti di beberapa titik kemarin," kata Basuki.
Dia ingin semua pekerja proyek tidak hanya fokus pada infrastruktur tapi juga soal lingkungan. "Supaya mereka kerjanya bukan mengerjakan infrastruktur, tapi memperbaiki itu dulu," ujarnya.
