DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyebut keputusan mengunci (me-lockdown) atau tidak Indonesia harus berdasarkan analisis dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona. Azis mengatakan keputusan me-lockdown atau tidak juga harus dikoordinasikan dengan DPR.
"Kan pemerintah sudah menunjuk BNPB, Pak Mayjen Doni (Doni Munardo). Itu silakan Pak Doni untuk mengukur penyebaran maupun infeksinya dan segala macam," kata Azis kepada wartawan, Selasa (17/3/2020).
Azis menuturkan analisis me-lockdown atau tidak nantinya dilaporkan Kepala BNPB kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Barulah kemudian disampaikan kepada DPR.
"Nanti silakan Pak Doni untuk melaporkan itu kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, dengan berkoordinasi juga dengan DPR untuk menetapkan lockdown atau tidaknya itu. Kita tunggu dulu laporan perkembangan dari Pak Doni," sebut Azis.
Namun, Azis enggan memberikan penilaian soal apakah pemerintah perlu me-lockdown. Pimpinan DPR dari Fraksi Golkar itu menjawab diplomatis saat diminta memberikan penilaian.
"Kita tunggu, kita tunggu laporan dari Pak Doni sebagai BNPB," ucap Azis. Ia menjawab pertanyaan apakah penyebaran virus Corona di Indonesia saat ini mengharuskan pemerintah melakukan lockdown.
Sebelumnya, kasus positif virus Corona saat ini sudah mencapai lebih dari 130. Namun, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai lockdown tak perlu dilakukan.
"Mengenai lockdown, saya kira tidak perlu berpikir ke situ. Setiap negara kan punya masalah sendiri-sendiri," kata Luhut dalam telekonferensi yang dikutip detikcom dari akun Instagram @kemenkomarves, Senin (16/3).(dtk)
