DEMOKRASI.CO.ID - Larangan Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah menerapkan kebijakan lockdown dinilai sudah tepat.
Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, tidak semua kebijakan bisa dilakukan sporadis dalam mengatasi pandemik virus corona. Termasuk opsi menutup seluruh akses atau lockdown.
"Kebijakan lockdown harus diputuskan oleh presiden karena pandemik corona ini masalah nasional dan sangat jelas, WHO saja mengirim suratnya ke Presiden Joko Widodo, bukan kepada gubernur atau kepala daerah," kata Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (16/3).
Lockdown tersebut juga bukan perkara gampang. Ada beragam faktor yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan.
"Lockdown oleh pemerintah pusat itu butuh persiapan-persiapan yang tepat karena lockdown itu sama saja mematikan semua aktivitas ekonomi dan sosial," tegasnya.
Hal yang harus diperhitungkan adalah ketahanan pangan. Cadangan pangan, khususnya sembako dan BBM harus benar-benar dipastikan tersedia. Masyarakat kelas menengah ke bawah juga harus diperhatikan lantaran tak semuanya memiliki simpanan memadai.
"Seberapa banyak masyarakat Indonesia yang bisa melakukan transaksi jual beli sembako dan lain-lain dengan cara cashless, mengunakan online shopping dan kartu kredit?" tanya ketua umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu ini.
"Kalau lockdown tanpa persiapan yang matang oleh Joko Widodo, bisa menimbulkan kerusuhan sosial dan ATM bisa diserbu alias masyarakat menarik besar besaran dananya di bank," sambungnya.
Di sisi lain, beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan, seperti merumahkan kegiatan belajar mengajar juga dinilai sebagai cara tepat meminimalisir penularan virus corona. Namun untuk kebijakan merumahkan para pekerja, jelasnya, juga tidak bisa disamaratakan.
"Kebijakan ini tidak mungkin dilakukan oleh pedagang dan buruh pabrik. Jadi, Kang Mas (Jokowi) belum lockdown karena memang tidak punya contigency plan dalam menghadapi pandemik corona," demikian Arief Poyuono. (Rmol)
