DEMOKRASI.CO.ID - Prioritas pemerintahan Presiden Jokowi dianggap bertentangan dengan realitas ekonomi global yang sedang tak kondusif.
Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengatakan dunia sedang menghadapi potensi krisis besar melebihi apa yang terjadi pada 2008.
Semua negara, kata dia, sedang berupaya menyelamatkan ekonomi dan melindungi rakyatnya dari berbagai tekanan ekonomi global dan pelemahannya.
Namun menjadi sangat disayangkan tindakan pemerintah justru malah menjauh dari skala proritas yang seharusnya diambil.
“Pemerintah Indonesia hanya memikirkan Ibu kota baru dan Omnibus law serta radikalisme. Betul2 gak nyambung,” ujarnya, Selasa (10/3/2020).
Berbagai kebijakan terkait Ibu Kota Baru dan Omnibus Law misalnya memang tengah menjadi topik paling sering diekspose pemerintah.
Mulai dari persiapan hingga siapa yang akan memimpin Ibu Kota baru tersebut di Kalimantan.
Selain itu Omnibus Law yang mendapat penentangan dari berbagai pihak juga terkesan terus disosialisasikan agar RUU yang disebut permissif investasi itu lolos di parlemen.[psid]
