DEMOKRASI.CO.ID - Sekretariat DPR akan mengadakan pemeriksaan Corona terhadap sekitar 2.000 orang yang terdiri atas anggota DPR dan keluarganya. Apa elok pemeriksaan ini dilakukan di tengah banyaknya keluarga pasien yang membutuhkan tes dan banyaknya tenaga medis yang membutuhkan keperluan serupa?
Tes virus Corona akan dilakukan di aula kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan, dan akan dilakukan secara bergantian. Tes tersebut rencananya digelar pekan ini.
Pemerintah tidak mempermasalahkan tes virus Corona (COVID-19) yang dilakukan terhadap 2.000 anggota DPR RI dan keluarga pekan ini. Kemenkes menilai tidak semua anggota DPR akan mengikuti tes tersebut.
"Ya nggak ada masalah. Kan mereka habis reses, pulang dari daerahnya masing-masing," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes yang juga juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah Corona, Achmad Yurianto, saat dihubungi, Senin (23/3/2020).
Yuri mengatakan jumlah rapid test COVID-19 mencukupi apabila digunakan oleh anggota DPR dan keluarga. Dia mengatakan pemerintah telah melakukan pengadaan ratusan ribu alat untuk tes Corona tersebut.
"Dari 125 ribu (rapid test) kemudian datang lagi 150 ribu. Nggak ada masalah," katanya.
Yuri yakin tidak semua keluarga dan anggota Dewan akan mengikuti tes tersebut. Dia akan menunggu apakah semua anggota akan hadir.
"Nggak ada masalah, belum tentu semua akan dites. Kita lihat saja nanti datang semua apa nggak," jelasnya.
Tes untuk DPR dan Keluarga Apa Elok?
Kritik mengemuka atas rencana DPR ini. Selain suara-suara miring yang mulai muncul di media sosial, kritik muncul dari dalam DPR.
Fraksi PKS meminta agar tes tersebut dibatalkan. Fraksi PKS DPR RI menilai saat ini rakyatlah yang lebih membutuhkan.
"Kami menerima informasi tersebut dan Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok, di tengah kondisi saat ini, ketika tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan, ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya," tegas Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Senin (23/3).
Anggota Komisi I DPR itu meminta tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota DPR dan keluarganya dengan masyarakat pada umumnya. Protokol kesehatan tentu diberlakukan di kompleks DPR, baik di kantor maupun rumah dinas, tetapi untuk tes Corona cukup diprioritaskan kepada anggota yang memang terindikasi sakit.
Jazuli menyebut anggota DPR dan keluarga yang mengalami gejala sakit tentu harus beristirahat dan mengkarantina diri di rumah atau berkonsultasi dengan dokter atau rumah sakit. Rapid test massal Corona sebaiknya memprioritaskan rakyat.
"Intinya, Fraksi PKS DPR tidak setuju jika diadakan tes Corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya. Di tengah kondisi seperti sekarang setiap anggota DPR harus mengutamakan rakyat, harus hadir bersama rakyat, dan memprioritaskan kebutuhan tenaga medis dan mereka yang terpapar langsung dalam menangani virus Corona. Jika ada indikasi atau gejala sakit anggota DPR dan keluarganya bisa berkonsultasi pada dokter dan merujuk rumah sakit secara mandiri sebagaimana masyarakat umumnya," sebut Jazuli.(dtk)
