DEMOKRASI.CO.ID - Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mendatangkan investasi di ibukota telah menunjukkan hasil positif.
Berdasarkan laporan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang disampaikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi penanaman modal DKI periode triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 28,3 triliun.
Terdiri dari, PMDN sebesar Rp. 20,5 triliun dan PMA sebesar 0,5 miliar dolar AS atau setara Rp. 7,8 triliun dengan kurs APBN 2019 Rp. 15.000 per dolar AS.
Sedangkan untuk total realisasi ivestasi PMA dan PMDN DKI periode Januari-Desember 2019 mencapai Rp. 123,9 triliun atau 123,7 persen dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, yaitu sebesar Rp. 100,2 triliun.
Dengan demikian realisasi investasi DKI secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 8,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 yakni sebesar Rp. 114,2 triliun. Dan telah berkontribusi sebesar 15,3 persen dari total realisasi investasi Indonesia sepanjang tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 809,6 triliun.
"Investasi masih menopang perekonomian di Jakarta. Alhamdulillah, pada tahun 2019 realisasi investasi menembus angka Rp. 123,9 triliun dan telah melampaui target yang ditetapkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta, sebesar Rp. 100,2 triliun," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Benni Aguscandra, Kamis (6/2).
Benni menyebutkan berdasarkan data BKPM RI, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, DKI masih menempati posisi realisasi Investasi PMDN tertinggi se-Indonesia. Pada tahun 2017 Realisasi Investasi PMDN di DKI sebesar Rp. 47,3 triliun, pada tahun 2018 realisasi investasi PMDN di DKI sebesar Rp. 49,1 triliun dan terakhir pada tahun 2019 realisasi investasi PMDN di DKI menembus angka Rp. 62,1 triliun.
"Sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, realisasi investasi PMDN di DKI Jakarta selalu menempati posisi tertinggi di Indonesia," ujar Benni.
Benni memaparkan dengan luas wilayah daratan DKI yang hanya sebesar 662,33 Kilometer persegi, atau 53 kali lebih kecil dibanding luas wilayah provinsi lainnya di pulau Jawa, pencapaian realiasai investasi sepanjang tahun 2019, sebesar Rp.123,9 triliun merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.
Pasalnya, berdasarkan data pada website Badan Pusat Statistik luas wilayah Provinsi Jawa Barat seluas 35.377,76 Kilometer persegi, Provinsi Jawa Tengah 32.544,12 Kilometer Persegi, Provinsi Jawa Timur seluas 47.799,75 Kilometer persegi dan Provinsi Banten seluas 9.662,92 Kilometer persegi.
"Realisasi Investasi sepanjang tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 123,9 triliun dengan Realisasi Investasi PMDN tertinggi se-Indonesia, sebesar Rp. 62,1 triliun dan Realisasi Investasi PMA sebesar 4,1 miliar dolar AS atau Rp. 61,8 triliun merupakan pencapaian yang membanggakan jika dibandingkan dengan luas wilayah DKI Jakarta yang hanya 1,87 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat," ujar Benni.
Benni menambahkan dengan pencapaian tersebut telah membuktikan bahwa Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, meskipun dengan luas wilayah daratan yang lebih kecil dibanding provinsi lainnya di pulau Jawa namun tetap memberikan kinerja positif dalam mendatangkan investasi di ibukota.
Adapun fokus Pemprov DKI dalam mendongkrak realisasi investasi yaitu dengan memperkuat faktor kompleks lainnya yang terkait satu sama lain, diantaranya kelembagaan penanaman modal yang terintegrasi; promosi investasi daerah yang efektif dan efisien; pembangunan infrastruktur fisik; penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, aman dan nyaman; penciptaan tenaga kerja yang produktif; memastikan keamanan kegiatan usaha di DKI Jakarta bersama instansi terkait; kinerja ekonomi daerah yang baik; dan meningkatkan peranan dunia usaha dalam perekonomian daerah; serta yang terpenting adalah adanya komitmen pemerintah provinsi dalam pengembangan dunia usaha.
"Alhamdulillah pencapaian dan peningkatan Realisasi Investasi di Jakarta yang membanggakan dalam tiga tahun terakhir, telah membuktikan bahwa Pemprov. DKI Jakarta dibawah Kepemimpinan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, fokus bekerja memberikan pelayanan nyata kepada warga Ibu Kota melalui penguatan berbagai faktor kompleks yang menciptakan iklim usaha yang kondusif di Jakarta," ujar Benni.
Pada periode Triwulan IV tahun 2019, sektor usaha PMA yang paling diminati yaitu Perumahan, kawasan industri dan perkantoran, dengan bidang usaha seperti jual beli atau sewa menyewa real estate dan gedung perkantoran sebesar 0,29 miliar dolar AS (56 persen); jasa lainnya sebesar 0,14 miliar dolar AS (26 persen); dan perdagangan dan reparasi sebesar 0,04 miliar dolar AS (9 persen). Adapun negara asal investor yang melakukan realisasi investasi terbesar di DKI pada periode Triwulan IV tahun 2019 bersumber dari Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok sebesar 0,16 miliar dolar AS (32 persen); Jepang sebesar 0,12 miliar dolar AS (21 persen); dan Singapura sebesar 0,09 miliar dolar AS (18 persen).
Sedangkan pada periode Triwulan IV tahun 2019, sektor usaha PMDN yang paling diminati yaitu transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp.11,8 triliun (56 persen); Perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp. 3,4 triliun (17 persen); dan jasa lainnya sebesar Rp. 1,8 triliun (9 persen).
"Pembangunan jalur moda transportasi yang terintegrasi, berdampak positif terhadap peningkatan Realisasi Investasi PMDN di DKI Jakarta," ujar Benni.
Sementara itu, Benni merinci Kota Administrasi di DKI yang mencatatkan kinerja realisasi investasi selama periode Triwulan IV tahun 2019 yaitu Jakarta Pusat sebesar Rp.13,8 triliun, Jakarta Selatan sebesar Rp. 8,6 triliun, Jakarta Barat sebesar Rp.2,1 triliun, Jakarta Timur sebesar Rp.1,9 triliun dan Jakarta Utara sebesar Rp.1,9 triliun.
"Jakarta Pusat menjadi Kota Administrasi yang mencatatkan Realisasi Investasi baik PMA dan PMDN tertinggi pada Periode Triwulan IV tahun 2019," ujar Benni.
Memasuki tahun 2020 Benni menegaskan pihaknya akan melakukan upaya optimal untuk meningkatkan realisasi investasi salah satunya melakukan penguatan fungsi penanaman modal melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI No. 160/2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana setiap Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PMPTSP) Kota Administrasi memiliki Satuan Pelaksana (Satpel) Penanaman Modal yang mempunyai tugas pendataan dan pengendalian penanaman modal, serta fungsi pelaksanaan pendataan dan pengawasan penanaman modal di UP. PMPTSP Kecamatan dan UP. PMPTSP Kelurahan.
"Dengan penguatan fungsi penanaman modal maka kami akan melakukan sejumlah strategi untuk peningkatan jumlah investasi antara lain melakukan sosialisiasi mengenai pendataan, layanan konsultasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada perusahaan di wilayahnya," terangnya.
Benni menambahkan seluruh UP PMPTSP Kota Administrasi harus melakukan koordinasi paling sedikit satu bulan sekali dengan Satpel Penanaman Modal UP PMPTSP Kota, UP PMPTSP Kecamatan dan UP PMPTSP Kelurahan tentang hasil pendataan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal.
"Urusan pemerintahan di bidang penananaman modal telah menjadi tugas pokok dan fungsi sampai dengan tingkat UP PMPTSP kelurahan. Diharapkan strategi tersebut dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dalam menyampaikan kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal. (LKPM) dan pengendalian/pengawasan terhadap perusahaan penanaman modal, sehingga realisasi investasi di DKI Jakarta dapat terus meningkat," tutup Benni.
