DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin membantah isu partainya menolak pemilihan wakil gubernur dilakukan secara terbuka. Menurut dia, pemilihan wagub yang dilakukan secara tertutup merupakan kesepakatan seluruh fraksi.
“Bukan hanya PKS, fraksi lain juga menginginkan tertutup sesuai dengan kesepakatan pansus (panitia khusus),” kata Arifin saat dihubungi wartawan, Rabu (26/2/2020).
Sebelumnya, Penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyesalkan usulan pemilihan wakil gubernur DKI secara terbuka tak terwujud. Padahal dalam rapat pimpinan di DPRD, kata dia, mayoritas fraksi di Kebon Sirih sepakat voting dilakukan secara terbuka. Namun, Fraksi PKS menolak voting secara terbuka.
Menurut Arifin tudingan Taufik tidak benar. Arifin menuturkan dalam rapat pimpinan gabungan, PKS mengapresiasi kerja panitia khusus anggota DPRD periode 2014-2019 yang telah menyusun tata tertib atau tatib DPRD. Kata Arifin, mereka telah bekerja cukup lama untuk menyusun tatib DPRD tersebut.
Dalam tatib itu, dirumuskan pula tatib pemilihan wagub DKI, yang mengatur mekanisme pemilihan secara tertutup.
“Saya bergabung di tim perumus tatib DPRD. Di pembahasan, semua fraksi sepakat bahwa tatib pemilihan wagub mengakomodir hasil pansus DPRD periode yang sebelumnya,” ujar Arifin.
Ia menuturkan fraksi-fraksi sudah menyepakati dan menandatangani bahwa pemilihan orang nomor 2 di DKI itu bakal mengakomodir hasil pansus yang sebelumnya telah menyusun tatib. Hasil pansus dewan periode lalu menyepakati bahwa pemilihan atau voting pemilihan wagub dilakukan secara tertutup.
“Kami minta kesepakatan itu dijalani. Jadi itu kesepakatan di pansus.” Arifin juga sempat menyinggung bahwa pihak yang lebih ngotot terkait voting tertutup adalah dari Fraksi Golkar dan PDIP.
“Yang bicara langsung voting tertutup itu Golkar Basri Baco dan Gembong (Fraksi PDIP),” pungkasnya.
