DEMOKRASI.CO.ID - Survei Indo Barometer menempatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai kepala daerah paling berpotensial menjadi Presiden RI.
Tingkat pengenalan publik terhdap Anies itu mencapai 91 persen, disusul kepala daerah lainnya yakni Ridwan Kamil sebesar 65 persen, dan Kofifah Indar Parawansa 55 persen. Sementara Ganjar Pranowo 47 persen, dan Tri Rismaharini 49 persen.
Bukan hanya itu, Anies bahkan diposisikan menempati posisi runner-up sebagai pemimpin yang memiliki elektabilitas paling tinggi sebesar 14,3 persen di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mendapat 22,5 persen.
"Menanggapi hasil survei hasil survei Indo Barometer tersebut menandakan kerja-kerja Pak Anies dua tahun lebih memimpin Jakarta diapresiasi sebagian besar publik. Tidak hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia," ungkap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Fahira Idris, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (24/2).
Dalam pandangan senator Jakarta ini, pencapaian terbesar Anies selama dua tahun lebih memimpin adalah berhasil mengubah paradigma pembangunan di Jakarta.
Jika pemimpin sebelumnya masih menempatkan dirinya sebagai administrator dan warga sebagai penghuni atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) dijadikan sebagai penyedia jasa dan warga sebagai konsumen, tetapi kini paradigma tersebut sudah berganti.
Jika dulu, warga hanya jadi penonton karena semua keputusan ada di kantor gubernur, tetapi kini era tersebut sudah berakhir. Pemprov DKI Jakarta sudah berubah menjadi kolaborator sedangkan warga sebagai kreator.
Warga yang dulu dianggap bagian dari masalah, kini sudah menjadi bagian dari solusi.
"Saya rasa ini yang membuat publik baik di Jakarta maupun di luar Jakarta merasakan perubahan besar di Jakarta saat ini," jelas Fahira.
Terlebih, pemberitaan terkait Jakarta selalu menjadi sorotan media nasional sehingga apa yang dilakukan Anies di Jakarta terkover publik di daerah.
Namun, Fahira yakin apa yang dilakukan Anies selama memimpin Jakarta tidak ada hubungannya untuk kontestasi Pilpres 2024.
"Apa yang dilakukan Pak Anies adalah menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada warga Jakarta saat kampanye dulu. Jika pun dikaitkan-kaitkan dengan kontestasi 2024 itu menjadi ‘efek samping’ yang tidak bisa dihindari," tutup Fahira.[dod]
