DEMOKRASI.CO.ID - Komunitas LGBT menjadi juara dalam amandemen kebijakan anti-rasisme di Swiss. Sekarang, kebijakan tersebut tak lagi hanya melindungi warga Swiss dengan latar belakang ras apapun, tetapi juga mereka yang tergabung dalam komunitas LGBT.
"Hasil terakhir dari tempat pemungutan suara di hari Minggu menunjukkan bahwa 63,1 persen pemilih mendukung perubahan aturan anti-rasisme," sebagaimana dikutipi dari Swissinfo, Selasa, 11 Februari 2020 waktu Indonesia.
Berdasarkan statistik pemungutan suara yang tertara, 63,1 persen pemilih yang mendukung perubahan aturan berasal dari kawasan perkotaan atau urban. Kawasan itu memiliki warga dengan latar belakang lebih beragam selain warga asli Swiss. Sementara itu, mereka yang tidak mendukung perubahan aturan (36,9 persen) kebanyakan berasal dari daerah perdesaan di sebelah timur Swiss.
Menteri Hukum Karin Keller-Sutter mengapresiasi hasil referendum yang mendukung perubahan regulasi anti-rasisme di Swiss. Ia menyakinkan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan tidak akan membatasi kebebasan berpendapat. Namun, ia mengingatkan bahwa meskipun kebebasan berpendapat akan tetap difasilitasi, jangan sampai kebebasan itu digunakan secara berlebihan dan tidak toleran.
"Siapapun tidak perlu takut selama saling menghormati satu sama lain," ujar Keller-Sutter yang optimistis regulasi baru tak akan serta merta langsung disambut dengan banyaknya aduan soal pelecahan terhadap komunitas LGBT.
Secara terpisah, David Trachsel dari dewan referendum menyampaikan bahwa pihak oposisi akan terus memantau perubahan aturan anti-rasisme ini. Terutama, untuk memastikan tidak ada aturan yang membatasi kebebasan berpendapat. "Kami akan mengamati baik-baik implementasi aturan ini," ujarnya.
Sebelum perubahan regulasi anti-rasisme diupayakan sejak 2018, regulasi tersebut sudah banyak diprotes oleh kelompok-kelompok sayap kanan (konservatif). Salah satunya, Federal Democratic Union, mengatakan bahwa aturan soal perlindungan terhadap anggota komunitas LGBT tidak perlu ada karena mereka tidak perlu mendapat perlakuan khusus. Sementara itu, komunitas LGBT juga terus berusaha untuk mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis di parlemen.(tpc)
