DEMOKRASI.CO.ID - Usulan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo agar aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan dana pensiun sebesar RP 1 miliar mengemuka. Sejumlah pihak ramai-ramai pun bertanya mengenai sumber dana pensiun untuk para abdi negara tersebut.
Gagasan mengenai dana pensiun Rp 1 miliar itu disampaikan Tjahjo di Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020). Tjahjo mengatakan usulan itu masih dibahas dengan Menkeu Sri Mulyani.
"Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Keuangan soal bagaimana meningkatkan pensiun pegawai. Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun minimal dapat Rp 1 miliar. Bisa dihitung dengan baik," kata Tjahjo.
Selain dana pensiun, Tjahjo juga membahas mengenai tunjangan kinerja ASN. Tjahjo ingin melakukan pemerataan tunjangan kinerja ASN di setiap daerah.
"Tunjangan kinerja memang ada gaji 13 dan 14. Ibu Menkeu juga sudah setuju ada tunjangan kinerja. Sekarang masing-masing kementerian sedang dicek mengenai reformasi birokrasinya dengan baik, akutanbilitasnya dengan baik," ujar Tjahjo.
"Ini sedang disesuaikan. Kalau semua bisa di atas 80 persen, kan lumayan karena ada daerah yang Rp 500 ribu kenaikannya, ada yang Rp 5 juta kenaikannya. Saya kira ini penataan dalam konteks reformasi birokrasi," sambung dia.
Usulan Tjahjo mengenai dana pensiun ASN sebesar Rp 1 miliar lantas direspons sejumlah pihak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik usulan tersebut.
"Kalau saya sih setuju, kalau uangnya ada pasti setuju," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Namun, kata Dasco, harus dengan pertimbangan dan kajian yang matang. Terutama, menurutnya, juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
"Ya, itu sebenarnya kan usul yang bagus. Tapi nanti kita lihat pertimbangan keuangan bagaimana. Kita kan itu mesti dikaji dengan kajian yang lebih matang," ujarnya.
Sementara itu, Komisi II DPR mempertanyakan usulan MenPAN-RB Tjahjo Kumolo soal dana pensiun ASN Rp 1 miliar. Asal dana pensiun tersebut pun dipertanyakan.
"Pertanyaan saya, uangnya diambil dari mana?" kata Wakil Ketua Komisi II Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Selasa (18/2/2020).
Yaqut mengatakan pihaknya akan bertanya kepada Tjahjo soal usulan tersebut. Ia khawatir usulan itu akan menimbulkan masalah baru di kalangan ASN.
"Nanti kita akan tanyakan dulu ke MenPAN-RB, dari mana sumber keuangannya. Terlepas dari itu, dengan dana pensiun Rp 1 M, apa nggak khawatir PNS pada minta pensiun tuh?" ujar Yaqut.
Menurut Yaqut, besarnya uang pensiun harus dibarengi peningkatan kinerja para abdi negara. Politikus PKB itu menegaskan tugas ASN adalah melayani masyarakat.
"Kalau memungkinkan, kenapa nggak sekalian saja Rp 2 M, 3 M, atau 5 M? Intinya adalah berapa pun selama itu ekuivalen dengan kinerja dan pelayanan yang membaik kepada masyarakat, kita nggak keberatan. Jangan pensiun naik, kerja pelayanan juga makin ogah-ogahan," kata Yaqut.
Pernyataan lain disampaikan Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan. Syarief meragukan usul tersebut karena ekonomi Indonesia saat ini dinilai sedang sulit.
"Uangnya dari mana? Ekonomi lagi susah begini, pajak lagi di luar target. Uangnya dari mana itu?" kata Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Menurut Syarief, usulan tersebut tetap harus dikonsultasikan dengan DPR. Syarief kembali mempertanyakan dari mana negara memiliki uang untuk dana pensiun itu sementara rasio utang terus meningkat.
"Ya tapi kan harus konsultasi dengan DPR ya kan. Sekarang uangnya dari mana? Dari pinjaman? Debt ratio-nya naik lagi. Sekarang aja udah mau 30 persen, apa mau naikin jadi 31 persen? Minjem itu pakai yang produktif," ujarnya.
