DEMOKRASI.CO.ID - Dinamika politik yang terjadi di Malaysia belum habis. Setelah pengunduran diri Mahathir Mohamad yang kini menjabat Perdana Menteri sementara, muncul desakan pembubaran parlemen.
Seperti yang disuarakan Koalisi Bersih dan Adil (BERSIH 2.0). Mereka menyerukan pembubaran parlemen dan menyerahkan koalisi pemerintahan kepada masyarakat untuk lima tahun ke depan.
Bagi Komite Pengarah BERSIH 2.0, mereka tidak setuju dengan pemerintah persatuan karena menentang semangat demokrasi.
“Demokrasi adalah tentang memberikan ideologi partai-partai politik yang berbeda untuk bertarung satu sama lain untuk mendapatkan hak memerintah dan mengimplementasikan kebijakan berdasarkan ideologi mereka," demikian pernyataan BERSIH 2.0 dilansir BH Online, Selasa (25/2).
Selain itu, pemerintah persatuan juga dianggap tak memberi ruang kepada kubu oposisi pemerintah.
“Tidak ada pihak yang akan melakukan pemeriksaan dan keseimbangan yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Rakyat juga tidak akan memiliki alternatif untuk mewakili siapa mereka," sambung pernyataan tersebut.
Bagi BERSIH 2.0, pemerintah persatuan sangat berisiko lantaran dapat menjadi kleptokratis, di mana semua pihak bekerja untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan rakyat.
“Skenario ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Jika Yang di-Pertuan Agong (YDPA) belum dapat menentukan siapa yang memiliki mayoritas di Parlemen dan koalisi mana yang dapat membentuk pemerintahan, maka kami mendesak Parlemen dibubarkan dan membiarkan orang memilih partai atau koalisi yang mereka inginkan selama lima tahun,” tutup pernyataan tersebut.
