DEMOKRASI.CO.ID - Pilkada Serentak 2020 diyakini bakal menjadi pertarungan sengit partai politik yang saling berebut pengaruh.
Pasalnya, hal itu kemudian akan menjadi bekal parpol menuju Pemilu 2024 mendatang.
Demikian ulasan Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (IndecenterS), Girindra Sandino, Rabu (19/2/2020).
“Pilkada 2020 bakal menjadi barometer, parpol-parpol berupaya saling berebut pengaruh demi Pemilu 2024,” ujarnya.
Ia lantas mencontohkan Pilkada Solo dimana Gibran Rakabuming Raka memastikan diri berkontestasi.
Bahkan, Ketua Umum Prabowo Subianto sampai turun tangan memerintahkan kadernya mendukung pencalonan putra sulung Presiden Jokowi itu.
“Pertanyaannya, mengapa Pak Prabowo sampai mengeluarkan perintah?” katanya.
Aksi Prabowo itu, sambungnya, diyakininya bukan sekedar lantaran Gibran adalah anak Presiden.
“Pasti ada maksud-maksud lain,” yakin dia.
Pria yang akrab disapan Gigin ini menduga, salah satu tujuan Gerindra mendukung Gibran adalah untuk menciptakan imej.
Bahwa partai berlambang kepala burung Garuda itu adalah partai yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin muda.
Gingin meyakini, imej tersebut cukup penting di era generasi milenial saat ini.
“Apalagi bonus demografi di Indonesia sedang tinggi-tingginya. Partai yang mempertahankan imej-imej konservatif ke depan bakal ditinggalkan pemilih,” ulasnya.
Selain pertarungan sengit, ia memprediksi Pilkada 2020 mendatang juga bakal rawan konflik.
Karena itu, ia menyarankan Bawaslu untuk menekankan pentingnya memilki manajemen konflik yang baik dan tepat sasaran.
Jangan sampai karena ketidakprofesionalan, Bawaslu malah menjadi bulan-bulanan publik.
Hal lain yang diprediksinya bakal banyak muncul adalah aliran dana gelap yang perputarannya cukup tinggi di Pilkada 2020.
“Baik itu diduga dari hasil pencucian uang, proyek-proyek politik, dana structuring maupun dan aliran dana gelap lain,” katanya.
“Nah, dalam hal ini peran aparat hukum tentu sangat penting untuk mengantisipasinya sedini mungkin,” pungkas Gigin. (*)
