DEMOKRASI.CO.ID - Umat Islam di Indonesia terus menerus mendapat perlawanan dari penguasa. Perlawanan itu bahkan terjadi sejak dari zaman penjajahan.
Begitu kata pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anton Tabah Digdoyo saat berceramah di depan ribuan umat dalam Kajian Ahad di Masjid Raya Nurul Jami Wedi, Klaten, Minggu (23/2).
Dia mengurai bahwa era Hindia Belanda dulu, ada pembagian kelas oleh Belanda. Kelas satu untuk warga negara Belanda dan Eropa, kelas kedua untuk orang-orang asing dan China. Sementara kelas terakhir adalah pribumi dan keturunan Arab.
“Jadi sejak zaman penjajah, orang-orang Islam dikuyo-kuyo (disiksa) karena perlawanan keras umat Islam terhadap penjajah. Sehinga, pribumi yang lemah iman pindah agama demi hidup enak,” terangnya.
Pasca Indonesia merdeka, umat Islam legowo dan tidak membalas dendam. Bahkan dalam merumuskan Pancasila, umat Islam dengan terang mau menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta.
Namun demikian, Pancasila tetap relijius. Sekalipun ada perumus yang sempat mengusulkan sila ketuhanan di akhir.
“Sila Ketuhanan Yang Maha Esa di sila pertama itu bukan tanpa makna. Maknanya segala perikehidupan warga negara Indonesia harus bertauhid, beragama di atas segalanya. Di atas UU, bukan di bawah UU.
Pernyataan Anton Tabah ini menjurus pada upaya-upaya mempertentangkan agama dengan Pancasila. Mulai dari pembolehan seks bebas, penghapusan kurikulum agama, hingga dugaan upaya mengubah salam agama Islam menjadi salam Pancasila.
Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan ruh Pancasila dan UUD 1945.
“Itu upaya menggiring Pancasila ala komunis anti Tuhan, anti agama. Bukan Pancasila yang religius lagi,” terangnya.
Mantan jenderal polisi ini pun mengingatkan kepada para pejabat negara untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Jangan sampai kebijakan yang diambil bertentangan dengan Pancasila dan merusak agama.
Para pejabat jangan coba merusak agama dengan berkedok Pancasila. Siapapun yang menista agama pasti hancur,” tutupnya. (Rmol)
