DEMOKRASI.CO.ID - PKS menyerahkan sepenuhnya rencana reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. PKS mencatat bahwa banyak menteri atau pejabat setingkat menteri yang sangat kontroversial saat ini. Kendati gaduh, mereka disebut tak bisa disalahkan sepenuhnya, karena mereka hanya menjalankan visi presiden.
“Tentu banyak menteri kontroversi. Bermasalah. Tapi menteri yang kontroversi, bermasalah, atau kebijakan yang tidak pro rakyat adalah mencerminkan presiden. Yang bertanggungjawab atas semua itu secara konstitusi harusnya presiden. Bukan menteri,” katanya Selasa (25/2/2020).
Menurut dia, para menteri tentu bergantung kepada presiden. Sebab, mereka hanya menjalankan garis cita-cita presiden. Karena itu, mereka tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Kesalahan-kesalahan para menteri membuat pernyataan atau membuat kebijakan harusnya dipertanggungjawabkan oleh presiden.
“Menteri itu sebenarnya mencerminkan presidennya,” katanya.
