DEMOKRASI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan praktik dinasti politik yang marak pada Pemilu 2019, merupakan urusan partai bukan pemerintah.
Dari hasil riset lembaga kajian politik Nagara Institute yang dirilis Senin (17/2/2020) lalu, ada 99 dari 575 anggota legislatif terpapar dinasti politik. Artinya, caleg yang terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik, baik hubungan darah, pernikahan, atau kombinasi keduanya.
“Itu bukan urusan pemerintah, urusan partai sendiri. Kalau di UU kan itu juga kewenangan masing-masing partai mencalonkan orang. Jadi kalau ada (dinasti politik) problem-nya di tingkat partai, bukan pemerintah dong,” ujar Mahfud melalui keterangannya, Kamis (20/2/2020).
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah tidak punya kewenangan sama sekali terkait urusan partai. Apalagi yang menyangkut pencalonan anggota legislatif. Menurutnya, tiap partai telah memiliki perhitungan masing-masing dalam mengusung seorang kandidat.
Sementara pemerintah juga punya kewenangan sendiri untuk menentukan aturan soal partai. “Pasti pemerintah dengan porsinya sendiri ingin politik berjalan baik. Itu tugas pemerintah. Tapi kalau sudah candidacy, pencalonan, itu urusan partai. Bagaimana pemerintah mau ikut campur,” katanya.
Dari hasil riset, NasDem merupakan partai paling terpapar dinasti politik. Sebanyak 20 dari 59 anggota DPR dari Fraksi NasDem terpapar dinasti politik. Di peringkat berikutnya ada Partai Golkar yang meloloskan 18 orang anggota dewan terpapar dinasti politik, PDIP dengan 17 orang, Partai Gerindra yang meloloskan 13 orang, dan Partai Demokrat dengan 10 orang.
Selanjutnya, Partai Amanat Nasional (PAN) delapan orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) enam orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) empat orang, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tiga anggota.
