logo
×

Rabu, 26 Februari 2020

Mahathir: Dibanding Masukan UMNO Dalam Koalisi, Lebih Baik Buat Pemerintahan Tanpa Keberpihakan Parpol

Mahathir: Dibanding Masukan UMNO Dalam Koalisi, Lebih Baik Buat Pemerintahan Tanpa Keberpihakan Parpol

DEMOKRASI.CO.ID - Perdana Menteri Sementara Singapura, Mahathir Mohamad, menolak isu terbentuknya aliansi politik baru antara partai yang didirikannya Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Pernyataan itu Mahathir sampaikan dalam pidato politik yang disiarkan pada hari ini, Rabu (26/2).

Mahathir berkata, ketika dirinya mengundurkan diri dan PPBM memutuskan keluar dari koalisi Pakatan Harapan (PH), sejumlah komponen partai lainnya ikut keluar.

Dengan adanya keputusan itu, muncul kesan PPBM aakan bersatu dengan aliansi politik Partai Islam se-Malaysia (PAS) dan UMNO.

"Kesannya jika BERSATU (sebutan lain PPBM) sokong PAS dan UMNO maka parti-parti yang kalahlah yang akan diri Kerajaan. Kerajaan ini akan didominasi oleh UMNO sebagai parti yang terbesar," kata Mahathir.

Kendati begitu, pada kenyataannya, Mahathir tidak menyetujui jika UMNO masuk ke dalam pemerintahan.

Alih-alih, Mahathir justru lebih menerima jika pejabat UMNO yang keluar dari partai tersebut. Dibandingkan memasukan UMNO ke dalam koalisi.

"Saya sanggup terima ahli UMNO yang keluar UMNO dan menyertai parti lain. Tetapi UMNO akan sertai Kerajaan campuran ini sebagai Parti UMNO. Ini tidak dapat diterima oleh saya. Maka terpaksalah saya letak jawatan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Mahathir mengungkapkan, lebih baik untuk membentuk pemerintahan tanpa keberpihakan pada partai politik manapun.

Mahathir sendiri sebenarnya adalah wajah lama di UMNO. Ia bahkan bisa dikatakan sebagai tokoh penting dalam perkembangan partai tersebut.

Namun, pada 2016, Mahathir keluar dari partai penguasa negeri jiran tersebut karena banyaknya pejabat di sana yang melakukan tindak pidana korupsi.
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: