DEMOKRASI.CO.ID - The Interpreter, situs yang dimiliki oleh Lowy Institute, lembaga penelitian independen asal Australia, melaporkan kabar buruk bagi kondisi ekonomi Indonesia.
Indonesia disebut negara yang kaya tapi sejumlah besar penduduknya dalam kategori sangat miskin. Kondisi penduduk miskin Indonesia dikatakan memprihatinkan.
Laporan yang dimuat dalam The Interpreter pada Senin, 3 Februari 2020 ini menyebut bahwa ekonomi Indonesia telah tumbuh sekitar 5-6% selama beberapa tahun. Hal ini membuat PDB Indonesia jauh di depan Australia.
Tidak heran, Indonesia sekarang lebih suka memberikan bantuan dari pada menerima. Bahkan Australia memangkas bantuan-bantuannya ke Indonesia.
"Berita baik tentang kesuksesan ekonomi Indonesia menutupi situasi nyata: Indonesia menjadi negara kaya, tetapi masih memiliki banyak orang yang sangat miskin, dan mereka tidak berhasil," seperti dikutip dari Lowyinterpreter.org, Jumat (14/2/2020).
Laporan itu menyoroti jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 20%. Bahkan penduduk di luar Jawa dan Sumatra, Papua misalnya tingkat kemiskinannya tujuh kali lebih tinggi daripada Jakarta.
Kekayaan baru Indonesia tidak mengalir dengan baik. Kekayaan empat miliarder terkaya di Indonesia ($ 25 miliar) setara dengan pendapatan 40% orang miskin di Indonesia (100 juta orang).
Pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia lebih rendah dari Samoa, Tonga, Fiji, dan tetangga Malaysia dan Thailand.
Pendapatan pajak yang hanya 9,9% dari PDB, membuat upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan terasa tidak ada hasilnya.
Lembaga yang berbasis di Sydney ini juga menyebut kesehatan di Indonesia jauh di bawah negara kelas menengah. Dilihat dari tingginya rasio kematian ibu, stunting dan berbagai penyakit lainnya.
Kualitas sistem pendidikan Indonesia juga dianggap sangat buruk. Di mana skor Indonesia menurut Program for International Student Assessment (PISA) jauh di bawah Singapura, Malaysia , Brunei, dan Thailand.
Menurut The Interpreter, sumber masalah yang menyebabkan Indonesia seperti itu adalah korupsi. Selain itu demokrasi di Indonesia dianggap merosot.
"Singkatnya, tata pemerintahan yang buruk terkait dengan korupsi dan regresi demokratis di Indonesia sangat menghambat hasil bagi masyarakat miskin di bidang kesehatan dan pendidikan, dan mempertahankan ketimpangan yang dalam," tulis laporan tersebut.
Menurut laporan itu, upaya memperbaiki kondisi Indonesia dapat ditempuh dengan Perjanjian perdagangan bebas Australia dengan Indonesia yang baru-baru ini disepakati.
"Lebih penting lagi, menghidupkan kembali bantuan Australia untuk kesehatan, pendidikan dapat membantu sebagian dari 72 juta penduduk miskin Indonesia," tulisnya.(*)
