DEMOKRASI.CO.ID - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta semua pihak agar bersyukur dan jangan kufur nikmat terhadap pertumbuhan ekonomi yang masih berada di angka 5 persen, dinilai hanya dalil karena tidak mampu meraih capaian lebih tinggi.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedy Kurnia Syah, Sabtu (8/2).
"Itu hanya dalih jika pemerintah tidak dapat lebih berupaya lebih tinggi lagi," kata Dedy Kurnia Syah.
Menurutnya, sedianya pemerintah dalam hal ini Presiden tidak perlu mengeluarkan ungkapan dengan nada meredam keinginan masyarakat dengan konsep harus bersyukur atas nikmat Tuhan. Sebab, kondisi ekonomi pada faktanya memang sedang tidak baik.
"Ada tafsir pengakuan jika kondisi ekonomi negara sulit, dan Presiden tidak dapat berdalih lagi seperti terdahulu," tutur pengamat politik dari Universitas Telkom ini.
Lebih lanjut, Dedy Kurnia Syah menilai, Presiden mesti memisahkan konsep bersyukur secara personal dan kondisi ekonomi yang stagnan di angka 5 persen.
"Untuk itu, jawaban paling sederhana adalah mengembalikan pada konsep personal, jangan mengingkari nikmat Tuhan. Tentu itu baik, tetapi secara kapasitas Presiden, itu tidak tepat," pungaksnya.
Presiden Jokowi salah kaprah soal istilah "kufur nikmat". Dia meminta masyarakat bersyukur dan tidak kufur nikmat atas pertumbuhan ekonomi nasional yang masih di atas 5 persen, tepatnya 5,02 persen pada tahun 2019.
Mantan Jurubicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie M. Massardi mengatakan, istilah kufur nikmat yang dilontarkan Jokowi keluar dari konteksnya.
Menurutnya, justru kalau kita berbangga dan senang dengan pertumbuhan ekonomi kurang dari 10 persen, itulah sebenar-benarnya kufur nikmat. Karena Tuhan telah memberikan keberlimpahan yang sangat banyak pada bumi Indonesia. Indonesia berlimpah atas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Dengan keberlimpahan itu seharunya cukup menaikkan pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen.
"Tapi karena kufur nikmat, berkah yang melimpah dari Tuhan itu diberikan kapada bangsa lain," ujar Adhie Massardi kepada redaksi, Jumat kemarin. (*)
