DEMOKRASI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) enggan berkomentar banyak soal ancaman aksi demo besar-besaran Front Pembela Islam (FPI) terkait kasus Harun Masiku.
Plt Jurubicara Penindakan KPK Ali Fikri menyatakan, selama ini KPK serius dalam menangani setiap kasus, termasuk kasus Harun Masiku.
Selain itu, lembaga antirasuah juga selalu bekerja sesuai mekanisme hukum yang didasarkan atas peraturan dan perundangan yang berlaku.
Saat ini, kata Ali, penyidik tengah menuntaskan berkas perkara terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI Fraksi PDIP itu.
Juga, lembaga antirasuah masih terus mencari keberadaan Harun Masiku.
Demikian disampaikan Ali Fikri kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selata, Selasa (4/2/2020) malam.
“Yang perlu kami sampaikan bahwa aparat penegak hukum itu bukan kemudian atas dasar permintaan pihak tertentu atau siapa pun,” ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa pintu KPK terbuka bagi siapapun yang hendak memberikan laporan terkait keberaaan sosok yang sampai kini masih buron itu.
“KPK akan tindaklanjuti dalam penelaahan, pengkajian, sampai penyelidikan,” terangnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman menyatakan, FPI, GNPF U dan PA 212 akan menggelar aksi besar-besaran Jumat 21 Februari 2020.
Aksi itu dilakukan karena menilai bahwa ada pembiaran dalam sejumlah kasus rasuah, termasuk yang menyeret Harun Masiku.
“Diduga kuat mandeg dan mangkraknya penanganan kasus-kasus mega korupsi yang makin menggila karena melibatkan lingkaran pusat kekuasaan,” katanya, Selasa (4/2/2020).
“Perilaku tersebut terjadi sebagai bagian dari modus korupsi mereka untuk pembiayaan politik guna meraih dan melanggengkan kekuasaan,” sambungnya.
Selain kasus Harun Masiku, Munarman juga menyinggung kasus korupsi PT TPPI dengan kerugian negara mencapai Rp35 triliun.
Munarman juga menyinggung kasus PT Asuransi Jiwasraya dengan kerugian Rp13 triliunserta PT Asabri dengan kerugian mencapai Rp10 triliun.
Aksi serupa juga akan digelar di seluruh wilayah pada Jumat 7 Februari dan Jumat 14 Februari mendatang.
Rencananya, aksi puncak akan digelar di depan Gedung DPR RI.
