DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berkomunikasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait rekomendasi Kongres Ulama Islam Indonesia yang menyatakan menolak omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
“Saya kira bebas saja penolakan itu disuarakan tapi saya kira tetap aja Wapres akan mempunyai pandangan-pandangan dan komunikasi supaya persoalan seperti itu bisa diselesaikan,” ujar juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, ditemui The Maj, Senayan, Jakarta, Sabtu 29 Februari 2020.
Masduki mengatakan memang banyak kalangan yang menolak omnibus law. Tak hanya ulama, namun organisasi dan perorangan juga. Ia mengatakan pemerintah tidak anti dengan perbedaan tersebut. “Tapi itu lagi tadi konteksnya ya tadi orang berbeda pendapat itu biasa,” ucapnya.
Kongres Ulama Islam Indonesia (KUII) ke-VII Majelis Ulama Indonesia di Bangka Belitung dalam rekomendasinya menyatakan menolak Omnibus Law dan meminta pemerintah membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Pada salinan dokumen rekomendasi Kongres yang diterima Tempo, Kongres mendorong agar anggota dewan menolak tegas Rancangan Undang-Undang omnibus law RUU Cipta Kerja.
