DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy tak tepat soal usulan fatwa si kaya menikahi si miskin. Ace mengatakan pernyataan tersebut tidak pada tempatnya.
"Sebetulnya pernyataan itu tidak tepat disampaikan. Tidak pada tempatnya menyampaikan pernyataan itu. Pak Menko menyampaikan bahwa pernyataan itu intermezzo," kata Ace, kepada wartawan, Kamis (20/2/2020).
Menurut Ace, negara sepatutnya tak ikut campur soal urusan memilih jodoh. Dia pun menyinggung ajaran agama Islam soal perjodohan.
"Soal memilih jodoh itu urusan pribadi tak perlu ikut campur negara. Ajaran Islam tentang perjodohan sekufu' juga tak harus dimaknai sebagai kesalahan penafsiran," katanya.
Ace meminta pemerintah mencari strategi yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan, bukan dengan mengatur perjodohan. Selain itu, pemerintah diminta mengatasi ketimpangan ekonomi daripada mengurusi perjodohan warganya.
"Lebih baik pemerintah mencari cara dan strategi yang tepat agar bagaimana kita dapat menanggulangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan rakyat," ucap Ace.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk membuat fatwa pernikahan lintas ekonomi. Muhadjir beralasan, usulan fatwa tersebut untuk menekan mata rantai kemiskinan.
"Itu kan intermezzo. Fatwa kan bahasa Arabnya anjuran. Anjuran, saran. Silakan saja. Saya minta ada semacam gerakan moral bagaimana agar memutus mata rantai kemiskinan itu, antara lain supaya si kaya tidak memilih-milih, mencari jodoh atau menantu yang sesama kaya. Jadi gerakan moral saja," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).(dtk)
