DEMOKRASI.CO.ID - Proses pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang bertele-tele membuat resah publik ibukota. Termasuk sejumlah aktivis Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terkatung-katungnya tahapan pemilihan Wagub.
Padahal sejak tiga pekan lalu, dua parpol pengusung Anies-Sandi sudah menyodorkan kader terbaiknya masing-masing untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah hampir 18 bulan menjomblo.
Dua Cawagub yang sudah berancang-ancang memperebutkan kursi DKI 2 adalah, Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra.
Bahkan Nurmansjah dan Riza sudah menggelar safari politik ke fraksi-fraksi DPRD untuk memohon dukungan para politisi Kebon Sirih.
“Insya Allah Senin (hari ini, red) kami aktivis Jakarta akan menemui Prasetio di DPRD,” kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah di Wisma Garuda, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Minggu (9/2).
Selain Amir Hamzah, sejumlah aktivis Jakarta yang mendorong Prasetio agar mempercepat pemilihan Wagub adalah, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga, Ketua Umum Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad, aktivis Prodem Syafti Hidayat dan Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM) Ivan Parapat.
“Kami akan mengawal peralihan posisi Wagub dari Sandiaga Uno ke Riza Patria,” kata Rico Sinaga menambahkan.
Amir mengharapkan paling lambat awal Maret, kursi DKI 2 sudah terisi. Dengan begitu, roda pemerintahan DKI akan kembali berjalan normal.
“Apabila Prasetio menemui hambatan soal tata tertib DPRD atau tata tertib pemilihan, kami siap mensupport,” tegas Amir.
“Perlu diingat bahwa DPRD juga bagian dari pemerintahan daerah,” sambungnya.
Selain itu, Amir mengingatkan bahwa pada akhir Februari tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah mulai melakukan pemeriksaan APBD 2019.
“Sehingga keberadaan Wagub sangat vital dalam hal audit BPK, apabila ingin Pemprov kembali meraih penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” pungkas Amir.
