DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para pembantunya terkait dampak wabah virus Corona atau COVID-19 yang membuat sejumlah negara waspada. Namun arahan Jokowi saat rapat terbatas hanya fokus pada dampak ekonomi. Bagaimana mitigasi kesehatannya?
Terdapat empat poin yang ditekankan Jokowi dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Februari 2020. Sayangnya, dari empat poin itu, tak satu pun yang menyinggung soal mitigasi kesehatan. Bahkan hingga kini, pemerintah mengklaim masih bebas virus Corona yang meresahkan banyak negara itu.
“Siapkan seluruh instrumen, baik moneter maupun fiskal untuk digunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi negara kita,” demikian salah satu poin arahan Jokowi kepada para pembantunya soal virus Corona ini.
Sementara poin kedua, Jokowi menekankan soal memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition). Selain itu, ia juga meminta agar meningkatkan promosi untuk menyasar ceruk pasar wisman yang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi Cina, Korea, dan Jepang.
Ketiga negara di atas saat ini memang tercatat menjadi negara yang wabah Coronanya cukup akut. Cina misal, hingga Jumat (28/2/2020), Komisi Kesehatan Nasional Cina (NHC) melaporkan 47 kematian baru akibat virus corona COVID-19.
Penambahan 47 kematian itu membuat total korban tewas di Cina menjadi 2.835 sejak dimulainya wabah pada Desember 2019.
Sebanyak 87 orang lainnya meninggal karena virus corona COVID-19 di luar Cina, dengan rincian sebagai berikut:
- Iran: 34 kematian
- Italia: 21 kematian
- Korea Selatan: 16 kematian
- Jepang: 10 kematian
- Hong Kong: 2 kematian Prancis: 2 kematian
- Filipina: 1 kematian
- Taiwan: 1 kematian
#KawanKabinet, selamat berakhir pekan. Sambil menikmati pagimu, mari simak apa saja arahan Presiden @jokowi saat memimpin Ratas Terbatas terkait Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia.#SetkabAkhirPekan pic.twitter.com/7pcKsgiYBj— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) February 29, 2020
Sementara arahan ketiga Jokowi adalah mempercepat belanja kementerian dan lembaga serta realisas belanja APBD di daerah masing-masing.
“Prioritas langkah-langkah untuk menurunkan defisit necara transaksi perjalanan dan neraca perdagangan secara efektif, serta lakukan kontrol di lapangan sehingga bisa menekan impor,” demikian bunyi poin keempat arahan Jokowi.
