DEMOKRASI.CO.ID - Permintaan Presiden Joko Widodo kepada Badan Intelijen Negara (BIN) untuk ikut mendekati masyarakat yang menilak omnibus law mendapat kritikan tajam.
Salah satunya dari Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule. Baginya, perintah yang disampaikan Presiden saat rapat 15 Januari lalu di Istana Negara sangat mengagetkan dan mengherankan.
“Perintah Jokowi kepada BIN untuk dekati kelompok yang tolak Omnibus Law mengagetkan dan mengherankan,” ujarnya kepada redaksi, Minggu (23/2).
Menurutnya, perintah itu seperti sedang memposisikan ormas dan rakyat sebagai musuh negara. Kondisi tersebut sambungnya, sama seperti era Orde Baru yang otoriter.
“Melibatkan BIN dalam politik, tak ubahnya ORBA. Fungsi BIN direduksi untuk berhadapan dengan rakyat. Kacau,” pungkasnya.
Dia mengingatkan bahwa kesalahan dalam memfungsikan perangkat negara, menunjukan ketidakpahaman pemimpin negara.
Hal ini akan berbahaya bagi rakyat dan kelangsungan bernegara. Karena pemerintahan yang otoriter menyengsarakan dan memecah belah. Akan menimbulkan perlawanan rakyat yang dahsyat.
Dalam rapat terbatas Januari lalu, Jokowi menggenjot agar omnibus law selesai cepat. Dia juga meminta agar Polri dan BIN melakukan pendekatan dan komunikasi kepada kelompok masyakarat yang menolak. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah bisa benar-benar dipahami. (rm)
