DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumbar janji palsu ketika kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
Demikian dikatakan Praktisi Hukum dan Dosen Fakultas Hukum, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ahmad Yani, SH. MH dalam artikel berjudul “Niretika: Antara Janji Jokowi dan Keluhan Sri Mulyani”.
Kata Ahmad Yani, 2014 Jokowi berjanji, bahwa Pengangkatan Jaksa Agung tidak akan mengambil orang dari Partai Politik. Janji itu dingkari dimuka pasca dilantik 2014.
“Selanjutnya tahun 2014 juga, Jokowi menjanjikan bahwa para menteri tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Partai, diingkari sendiri oleh Jokowi,” paparnya.
Membentuk kabinet ramping dan profesional, justru membentuk kabinet dengan porsi yang gabuk dan sarat dengan politik balas budi serta bagi-bagi kekuasaan.
Menurut Ahmad Yani, Jokowi berjanji membentuk jabinet ramping, dan pemangkasan birokrasi hanya menjadi apologi semata.
“Pasca dilantik 2019 birokrasi justru semakin luas. Semua kementrian dibentuk wakil menterinya, bahkan birokrasi kementrian semakin panjang dan besar. Pembentukan badan atau lembaga yang terus dilakukan. Saya menduga Ini adalah politik balas Budi dengan cara yang paling “norak” menurut saya,” paparnya.
Ahmad Yani Jokowi berjanji membangun rumah warga yang terkena gempa di Palu dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Membangun rumah korban bencana belum selesai, dalam kampanye 2019 muncul lagi janji untuk membangun rumah bagi milenial dan tukang cukur. Apakah rumah Millenial dan tukang cukur sudah terbangun sekarang? kata Ahmad Yani.
Dari tahun 2014, janji Jokowi sudah menyebar dalam ratusan rupa. Dari mobil ESEMKA hingga ekonomi meroket. Buy back Indosat, hingga janji swasembada pangan.
“Esemka kini katanya sudah diproduksi tetapi kita belum kenal pasti itu mobil dari mana dan mesinnya berasal dari mana? tanya Ahmad Yani.
Swasembada pangan yang begitu heroik dibicarakan Jokowi setelah 2019 hanya menjadi janji saja. Ada ratusan juta ton beras Impor membusuk akibat nafsu Import. Beras busuk itu dibuang, sementara kehidupan rakyat yang sedang getir menghadapi kelesuan ekonomi.
“10 juta lapangan kerja yang dibicarakan 5 tahun lalu sudah diisi oleh semua tenaga kerja Asing, kalau dihitung semua dengan yang ilegal, melebihi 10 juta itu. Begitu teganya hingga anak negeri mengemis cari kerja, tetapi negara memberikan kepada Asing. Semua demi investasi, meskipun negara harus digadaikan,” pungkas Ahmad Yani.
