DEMOKRASI.CO.ID - Rasa syukur atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di angka 5,02 persen tak selayaknya disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Dalam konteks bernegara, ungkapan presiden perlu dipertanyakan, apakah layak warga negara bersyukur terhadap kegagalan janji dari penguasa?" kata Director Survey and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.
Dalam bernegara, rasa syukur sejatinya tak boleh dijadikan sebagai pembenaran atas ketidakmampuan presiden dan kabinetnya dalam mencapai target yang sudah di tetapkan.
Alih-alih bersyukur dan meminta masyarakat tidak kufur nikmat, Presiden Jokowi justru lebih baik mengintrospeksi kinerja kabinetnya. Salah satu yang perlu dilakukan, kata Igor, adalah dengan melakukan perombakan atau reshuffle para menteri di bidang ekonomi, khususnya Sri Mulyani.
"Untuk alasan target ekonomi yang tidak tercapai, periode kedua ini kemungkinan perlunya mereshuffle salah satu menteri utamanya, yaitu Sri Mulyani. Sudah dua periode menjabat, tetapi perekonomian Indonesia tak kunjung pulih. Malah mengatakan dirinya sakit perut merealisasikan janji kampanye Jokowi 2019," tandasnya.(rmol)
