DEMOKRASI.CO.ID - Wacana pemerintah mengucurkan dana untuk media dan influencer sebesar Rp 72 miliar dalam rangka promosi wisata banyak mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.
Dosen Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, langkah pemerintah untuk menambah pendapatan negara dinilai wajar di saat situasi yang sulit saat ini.
“Dalam situasi seperti itu, biasanya pemerintah cari upaya untuk menambah pendapatan dari sumber non-pajak. Salah satu sumbernya adalah dari sektor pariwisata. Problemnya, pariwisata sedang lesu karena Corona Efect, maka kelesuan itu dijawab dengan penguatan strategi Promosi. Itu rational choice pemerintah, agak masuk akal,” ucap Ubedilah Badrun, Jumat (28/2/2020).
Namun, kata Ubedilah, efek virus corona tidak bisa dijawab dengan kampanye pariwisata melalui influencer dengan nilai anggaran sebesar Rp 72 miliar.
“Biaya untuk melakukan tindakan konkrit pemerintah atasi virus Corona secara meyakinkan jauh lebih penting ketimbang uang Rp 72 milyar itu dibagi-bagi ke influencer,” jelasnya.
Karena kata Ubedilah, uang sebesar itu ditakutkan menjadi salah tafsir di masyarakat yang menilai uang tersebut diberikan sebagai balas jasa Presiden Jokowi terhadap para influencer atau buzzer yang turut membantu pemenangan di Pilpres 2019 kemarin.
“Jangan sampai ada tafsir liar bahwa bagi-bagi Rp 72 milyar ke influencer itu sebagai balas jasa Jokowi ke influencer yang telah membantu pemenanganya,” pungkasnya.
