DEMOKRASI.CO.ID - Keputusan pemerintah yang menjadikan wilayah Natuna sebagai tempat observasi terhadap WNI yang dipulangkan dari China ditolak oleh masyarakat Natuna. Mereka pun bahkan sampai demo agar keputusan itu tidak dilakukan.
Diduga penolakan itu karena faktor komunikasi dari pemerintah dengan warga terakit virus corona yang mematikan tersebut. Khususnya bagi warga Natuna yang menolak kehadiran 238 WNI yang saat ini tengah menjalani masa observasi selama 14 hari.
hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Mohammad Nabil Haroen, saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2) seeprti dikutip dari Rmol.
"Kritik yang ingin saya sampaikan, pembenahan manajemen komunikasi publik. Tentu Pak Menteri juga harus mengakui bahwa manajemen komunikasi di pemerintah, entah itu di pemerintahan dan Kemenkes maupun yang lain memang belum cukup bagus," kata Nabil.
Karena itu, reaksi warga Natuna yang menolak kedatangan WNI dari Wuhan untuk diobservasi dinilai wajar. Pasalnya, masyarakat tidak mengerti istilah-istilah ilmiah yang kerap digunakan oleh Kemenkes dan pemerintah dalam memberikan informasi.
"Masyarakat awam tidak mengerti kalau suspect itu baru diduga. Orang tahunya suspect itu ya positif. Sehingga itu yang kemudian menjadi kegelisahan masyarakat," tegas Nabil.
Salah satu cara untuk membenahi komunikasi dengan masyarakat, Kemenkes bersama kementerian dan lembaga terkait disarankan untuk mengoptimalkan peran media sosial (medsos). Salah satunya dengan cara menggandeng para influencer medsos, seperti YouTuber Atta Halilintar hingga pelantun campur sari yang digandrungi kaum milenial, Didi Kempot.
"Jadi, manajemen komunikasi ini perlu diperbaiki," kata Nabil. "Kalau hanya menyampaikan informasi melalui situs Kemenkes, Instagram Kemenkes, mungkin orang tidak akan aware. Tapi lain kalau misalnya Kemenkes ngajak Atta Halilintar, atau Didi Kempot misalnya, pasti akan berbeda," tandasnya.
