DEMOKRASI.CO.ID - Proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) yang berada di kawasan Medan Merdeka untuk sementara waktu ditunda sampai izin dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) diterbitkan.
Penyetopan tersebut atas rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fahira Idris menyatakan tetap optimis proyek revitalisasi Monas kembali dilanjutkan.
“Saya rasa ini jalan terbaik untuk mendudukkan kembali persoalan ini dan agar semua pihak punya persepsi yang sama terhadap revitalisasi ini,” kata Fahira kepada wartawan, Selasa (4/2/2020).
Senator Jakarta ini melihat ada penafsiran yang berbeda soal Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 /1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta yang dijadikan landasan revitalisasi ini.
Pemprov DKI Jakarta tidak mengajukan izin sejak awal karena Keppres itu tidak mengatur soal izin.
“Apabila melakukan pembangunan, harus ada persetujuan, bukan izin, tetapi penafsiran berbeda oleh Setneg. Karena itu sebagai jalan tengah maka proyek tersebut dihentikan sementara untuk didudukkan bersama-sama,” jelas pengasuh Organisasi Masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) itu.
Fahira melihat baik Pemprov, DPRD, Setneg mempunyai tujuan yang sama yaitu agar Monas lebih baik dari sisi tampilan maupun fungsinya.
Hanya cara mencapai tujuan itu ada perbedaan prinsip yang harus segera diselesaikan.
“Jadi sebenarnya tidak ada persoalan serius. Hanya saja oleh kelompok-kelompok yang kerjanya mendowngrade kerja-kerja Pemprov DKI menjadikan persoalan ini sebagai amunisi mereka,” pungkasnya.
