DEMOKRASI.CO.ID - Di hadapan DPR, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, BPJS Kesehatan hingga kini mengalami defisit hingga Rp15,5 triliun. BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit hingga Rp32 triliun, jika BPJS tidak disuntik dana sebesar Rp13,5 triliun pada 2019.
Tidak hanya itu, BPJS bahkan sudah menunggak pembayaran kesehatan terhadap 5.000 fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Untuk menutupi defisit, Pemerintah telah menganggarkan suntikan dana tambahan sebesar Rp48 triliun yang berasal dari APBN 2020.
Ketua DPR, Puan Maharani, mengingatkan bahwa keberadaan BPJS Kesehatan memang dibentuk bukan untuk mengambil untung. Dalam rapat gabungan DPR dengan pemerintah, dan BPJS Kesehatan, Selasa 18 Februari 2020, Puan berjanji akan segera mencari solusi untuk masalah itu dalam waktu dekat.
"Tidak mungkin ada surpluslah," kata Puan saat hadir dalam rapat gabungan lintas Komisi DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020.
Pemerintah dan parlemen sepakat dilakukan pembersihan data (data cleansing) supaya subsidi yang dibiayai APBN tidak melulu memunculkan masalah baru lagi.
"Saya harap kita itu bisa berpikir secara terbuka berlapang dada, tanpa kemudian saling menekan, tapi melihat secara keseluruhan secara makro demi kepentingan publik," ujarnya.
"Pak Menkes (Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto) harus koordinasi, sama Menko-nya, Pak BPJS juga harus berkoordinasi lagi sesuai dengan hasil rapat pemerintah pada waktu itu, jadi jangan jalan sendiri-sendiri lagi," katanya. (viva.co.id)
