DEMOKRASI.CO.ID - Rezim pemerintah kedua Presiden Joko Widodo bisa dikatakan telah berhasil menghapus kubu oposisi dalam dinamika perpolitikan Indonesia saat ini. Hal itu bisa dilihat dari kurangnya kritiknya partai politik di luar pemerintahan.
Sistem penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada 2019 kemarin, memang sempat diwarnai aksi ricuh dan menjadi catatan kelam pemerintahan Jokowi.
Tapi usai itu, upaya rekonsiliasi yang dibangun berhasil dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pesaingnya, Prabowo Subianto berhasild ditaklukan dengan cara dimasukkan ke dalam struktur kabinet Indonesia Maju.
Sementara, sejumlah partai yang dulu berada di belakang Prabowo Subianto, mendukung dan mengusungnya, tidak mendapatkan jabatan yang sektoral, baik di lembaga eksekutif, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif.
Misalnya, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahterah (PKS) dan Partai Demokrat, mereka semua yang di belakang Prabowo Subianto di Pilpres kemarin, tapi sama sekali tidak mendapatkan itu.
Ironisnya, ketiga partai ini tidak menunjukan sikap politik yang bertolak belakang, atau biasa disebut dengan oposisi. Mereka justru memiliki kecendrungan untuk merapat dengan pemerintahan.
Entah apa yang mereka pikirkan di balik sikap politik yang jelas terlihat manut. Seperti PKS, yang belum lama ini melakukan silaturahmi politik ke dua Partai koalisi pemerintahan, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan juga Partai Golongan Karya (Golkar).
Sementara PAN masih diam membisu, setelah Ketua Umumnya Zulkifli Hasan terpilih kembali di Kongres V kemarin. Malahan, partai besutan Amien Rais ini cendrung mendukung sejumlah program yang digaungkan pemerintah.
Adapun untuk Partai Demokrat, tidak jelas sikapnya, bahkan hal itu ditonjolkannya pasca Pilpres 2019 lalu. Alibi yang biasa digaungkan Partai Demokrat adalah posisi penyeimbang.
Tapi dalam dinamika politik di negara maju seperti Amerika pun, penyeimbang selalunya diidentikkan dengan keberadaan kubu oposisi. Tapi kenapa hingga saat ini, sekelas Partai Demokrat yang pernah dicintai rakyat enggan bersuara lantang, menentang sejumlah kebijakan dari rezim Jokowi yang dirasa-rasa tak demokratis.
Pertanyaan itu lah yang kemudian masuk di dalam percakapan Kantor Berita Politik RMOL, saat berbincang dengan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.
Direktur Eksekutif Political Review ini berpandangan, posisi Partai Demokrat dalam keadaan yang sulit.
"Persoalannya kalau Demokrat mengkritik pasti akan diserang balik oleh pemerintah kan?" ujar Ujang Komarudin saat dihubungi, Jumat (28/2).
Ujang Komarudin kemudian mengatakan, serangan yang akan didapat Partai Demokrat jika dalam posisi oposisi ialah terkait kasus hukum yang pernah menjerat sejumlah kader partai.
"Kan banyak kader Demokrat yang masuk penjara, yang Angelina Shondak itu dan lain-lain," ungkap Ujang.
Berbeda halnya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menurut Ujang sungguh-sungguh menjadi kubu oposisi di rezim pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Mereka (PDIP) tidak takut dikasus-kasuskan kader-kadernya. Lalu dia menjadi oposisi yang memang sungguh-sungguh, dan dia punya investasi akhirnya menjadi partai pemenang," papar Ujang Komarudin.
"Persoalannya tadi, Demokrat ini sudah banyak kasus. Jadi sulit untuk jadi oposisi yang tangguh," tambahnya.
Lantas pertanyaannya, apakah Partai Demokrat dengan SBY mampu menjadi kubu oposisi, dan bahkan memimpin gerbong ini untuk tempo 5 tahun ke depan?
"Kan hari ini banyak rakyat yang tidak percaya dengan pemerintahan saat ini. Nah, kesempatan itu lah yang harus diraih oleh pihak oposisi," pungkas Ujang Komarudin.
