DEMOKRASI.CO.ID - Praktik kawin kontrak marak terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Hal ini diperlukan penanganan serius dari semua pihak terkait.
Demikian disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipipdum) Bareskrim Polri, Brigjen Ferdy Sambo kepada wartawan, Kamis (27/2/2020).
Karena itu, pihaknya akan melakukan operasi bersama untuk menghentikan praktik kawin kontrak di kawasan Puncak itu.
“Kami akan lakukan operasi bersama dengan stakeholder lainnya. Kemudian bersama pemda untuk terus melakukan pencegahan supaya tidak ada lagi kawin kontrak,” ujar Sambo.
Untuk pencegahan, pihaknya juga akan memanggil pihak hotel dan penyedia villa di Cianjur.
Hal itu untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa praktik kawin kontrak bisa dijerat dengan pidana.
“Pihak hotel dan vila akan kami panggil. Kami akan sosialisasi ini karena hanya akan memperburuk citra bangsa kalau menjadikan tempat seperti ini dibiarkan,” kata Ferdy.
Sambo pun mengingatkan, bahwa pihak hotel dan villa yang sengaja membiarkan terjadinya kawin kontrak, bisa berujung pada pencabutan izin.
“Iya, bisa dicabut (izin operasionalnya),” ujar dia.
Untuk diketahui, sejak Desember sampai Februari ini, Polres Cianjur sudah tiga kali menggulung sindikat penjualan manusia (trafficking) yang menawarkan layanan esek-esek.
Para pelaku selama ini beroperasi di wilayah Kota Bunga, Puncak, Cianjur yang menjadi jujugan wisatawan asing asal Timur Tengah.
Dalam praktiknya, pelaku mematok tarif bervariatif bergantung lamanya waktu kontrak antara wisatawan asing dengan perempuan yang disediakan.
Sebelumnya, Bareskrim Polri juga berhasil mengungkap sindikat praktik kawin kontrak di wilayah Puncak, Bogor.
Dalam kasus tersebut, sejumlah pelaku memiliki peran berbeda. Mulai dari pencari perempuan yang mau dikawin kontrak.
Penghubung atau yang menawar-nawarkan perepuan kepada wisatawan Timur Tengah, sampai penyedia jasa penghulu.
