DEMOKRASI.CO.ID - Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kepulauan Bangka Belitung. Berlangsung pada 26-29 Februari, kongres ini diikuti para pengurus MUI, ulama, perwakilan ormas, hingga perwakilan perguruan tinggi.
Dewan Pakar ICMI Pusat Anton Tabah Digdoyo mengapresiasi gelaran tersebut. Dia berharap, acara itu dapat memberi jawaban terhadap ancaman bagi Islam di Indonesia.
"Ancaman di Indonesia antara lain sekulerisme, yang berarti agama tak penting dengan wacana menghapus pelajaran agama dan sejarah jihad. Juga kitab suci harus tunduk pada undang-undang," kata Anton kepada redaksi, Kamis (27/2).
Pengurus Majelis Ulama Indonesia ini menyebutkan, bukan sekadar dalam kehidupan keseharian. Umat Islam, kata dia, selalu menjadi sorotan dalam setiap kontestasi politik.
Dalam ajaran Islam, kata dia, dalam memilih pemimpin haruslah yang memiliki iman yang sama.
"Contoh, memilih pemimpin harus seiman itu dituduh tidak bhinneka dan intoleran. Padahal itu sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang harus taati agama masing-masing," jelasnya.
Kata mantan petinggi Polri ini, menegaskan juga bahwa KUII harus bisa mengeluarkan rekomendasi terhadap penindasan pada umat Islam seperti di China dan India.
"KUII harus segera merekomendasi PBB dan dunia untuk menghukum berat negara-negara yang dholim pada umat Islam karena itu pelanggaran HAM terberat," pungkasnya.
