DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo resmi Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof Yudian Wahyudi Rabu (5/2) sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Pengangkatan Yudian direspons anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Anton Tabah.
Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Anton mengaku heran Jokowi mengangkat orang yang pernah mendapat peringatan keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena sikapnya menyetujui Disertasi hubungan seks di luar nikah.
"Yudian eks Rektor UIN Jogja ini pernah dapat peringatan keras dari MUI karena sikapnya menyetujui disertasi hubungan sex diluar nikah dan melarang mahasiswi UIN bercadar," kata Anton kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/2).
Anton menyayangkan keputusan Jokowi memilih Prof Yudian. Ia menyebutkan, sikap Prof Yudian memberi ruang terhadap kajian seks di luar nikah dan pelarangan cadar adalah tindakan yang liberal dan bertentangan dengan Pancasila.
"Mosok orang radikal liberal jelas kontra Pancasila jadi Kepala BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) lalu bagaimana bina ideologi pancasila jika pembinanya berfaham kontra Pancasila?" tambah Anton.
Purnawirawan Polri itu menyebutkan, di Indonesia masih banyak profesor yang sesuai dengan tafsir UUD 1945. Ia mempertanyakan kenapa Jokowi justru memilih sosok yang terindikasi liberal.
"Masih banyak profesor ahli Pancasila yang benar sesuai tafsir UUD45 asli kenapa merekrut yang liberal bahkan pernah mendapat teguran keras dari MUI?" tanya Antin Tabah dengan heran.
